Prabowo: Data Sensus Ekonomi Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan dan Anggaran

Ntvnews.id, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menegaskan data hasil Sensus Ekonomi 2026 yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan anggaran secara lebih akurat.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Pembaruan metode penghitungan aktivitas ekonomi, kata Presiden, menjadi semakin diperlukan karena Indonesia telah lebih dari satu dekade belum melakukan rebasing atau pembaruan cara menghitung aktivitas ekonomi nasional.

"Oleh karena itu, sensus ekonomi yang sekarang dijalankan sampai akhir bulan Agustus 2026, yang dilakukan oleh 251.000 petugas sensus, bekerja di seluruh desa kita, perlu kita pastikan berhasil," kata dia.

Menurut Prabowo, besaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sangat dipengaruhi oleh indikator makroekonomi. Adapun indikator tersebut sangat bergantung pada kualitas data ekonomi yang dikumpulkan BPS.

Baca juga: Sensus Ekonomi 2026 Perlu Kolaborasi dengan Media Penyiaran

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 20 (Antara)

"Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," kata dia.

Karena itu, Presiden mengajak masyarakat memberikan informasi secara jujur ketika mengisi formulir sensus. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi perekonomian nasional secara lebih tepat.

Prabowo menjelaskan bahwa ketepatan penghitungan produk domestik bruto (PDB) juga berkaitan dengan perhitungan rasio defisit APBN. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, pemerintah memperkirakan PDB Indonesia mencapai Rp27.987 triliun. Sementara pembiayaan ditetapkan sebesar Rp671,2 triliun sehingga defisit APBN diproyeksikan berada di level 2,40 persen terhadap PDB.

"Jika ternyata PDB kita lebih besar, yang banyak lembaga internasional mengatakan seperti itu, maka defisit kita bisa jauh lebih kecil," kata Prabowo.

Selain untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan dan anggaran, hasil Sensus Ekonomi 2026 juga akan dimanfaatkan dalam proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Baca Juga: Kepala BPS Pastikan Data Masyarakat Aman dalam Sensus Ekonomi 2026, Bukan untuk Perpajakan

"Karena itu, sensus ekonomi ini sangat penting," ujarnya.

(Sumber:Antara)