Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah berencana mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquified Petroleum Gas (LPG). Hingga 2029, pemerintah menargetkan sebanyak 1.450.000 sambungan rumah tangga (SR) terhubung dengan jaringan gas.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan perencanaan teknis berupa Front End Engineering Design (FEED) serta Detail Engineering Design Construction (DEDC) untuk pembangunan jargas rumah tangga. Dalam periode 2025-2028, sebanyak 1.119.654 SR ditargetkan dapat tersambung.
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah menyiapkan tiga sumber pembiayaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi dari badan usaha milik negara (BUMN).
Pada 2026, pembangunan jargas ditargetkan mencakup 150.000 SR melalui APBN, 50.000 SR dengan skema KPBU, dan 100.000 SR dari investasi BUMN. Sementara pada 2027, targetnya meningkat menjadi 150.000 SR melalui APBN, 100.000 SR lewat KPBU, dan 100.000 SR melalui investasi BUMN.
Baca Juga: WFH ASN Lanjut Lagi Hingga Akhir September 2026, Layanan Publik Dipastikan Tetap Buka
"Secara total pembangunan jargas tahun 2025 hingga 2029 diproyeksikan mencapai 1.450.000 SR dengan rincian 600.000 SR melalui APBN, 350.000 SR melalui KPBU, dan 500.000 SR dari investasi BUMN," papar Qodari dalam konferensi pers di kantor BAKOM, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Qodari menjelaskan, kebutuhan biaya pembangunan jaringan gas diperkirakan sekitar Rp10 juta untuk setiap sambungan rumah. Besaran tersebut nantinya disesuaikan dengan hasil perencanaan teknis, kondisi lapangan, lokasi proyek, serta proses pengadaan.
Menurut Qodari, pembangunan jargas menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor LPG yang saat ini memenuhi sekitar 72 persen kebutuhan nasional. Kebutuhan LPG rumah tangga disebut mencapai sekitar 5 juta ton, sedangkan produksi LPG domestik hanya berada di kisaran 1,4 juta ton.
"Artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30% kurang karena itu sisanya di impor," katanya.
Berbeda dengan LPG yang menggunakan propana dan butana sebagai bahan baku, jaringan gas rumah tangga memanfaatkan metana dan etana yang ketersediaannya di Indonesia jauh lebih besar.
"Metana dan etana ini jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan LPG. Mungkin sekitar tiga perempat dari ketersediaan gas di Indonesia adalah kategori gas bumi atau metana dan etana," tuturnya.
Selain mengurangi ketergantungan impor LPG, Qodari menyebut penggunaan jaringan gas memberikan sejumlah keuntungan bagi masyarakat. Penyaluran gas langsung melalui jaringan pipa dinilai lebih praktis, sementara harga yang diterima konsumen relatif lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh potensi kelangkaan LPG di tingkat pengecer.
Penggunaan jargas juga dinilai dapat membantu menekan pengeluaran rumah tangga. Dengan asumsi pemakaian tiga tabung LPG berukuran 3 kilogram setiap bulan dan tarif jargas sekitar Rp4.000 per meter kubik, penghematan yang diperoleh diperkirakan mencapai Rp50.000 hingga Rp80.000 per bulan.
"Dengan asumsi konsumsi tiga tabung LPG 3 kilogram per bulan serta harga jargas sekitar Rp4.000 per meter kubik, rumah tangga diperkirakan dapat berhemat antara Rp50.000 sampai dengan Rp80.000 per bulan atau Rp600.000 hingga Rp900.000 per tahun sesuai tarif jargas dan harga LPG di masing-masing daerah," katanya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari dan Mendagri Tito Karnavian (NTVnews)