Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari dan Mendagri Tito Karnavian (NTVnews)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah terus mengakselerasi transisi energi domestik dan pemangkasan beban subsidi energi fosil impor melalui perluasan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas). Langkah strategis ini ditempuh guna mengatasi ketergantungan kronis terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang saat ini mencapai 72% dari total kebutuhan nasional.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan kebutuhan LPG masyarakat Indonesia untuk aktivitas memasak mencapai 5 juta metrik ton per tahun. Namun, kapasitas produksi LPG dalam negeri sangat terbatas, yakni hanya berkisar 1,4 juta ton per tahun.
"Kebutuhan gas kita untuk memasak itu satu tahun 5 juta metrik ton, tetapi produksi dalam negeri adalah 1,4 juta ton. Artinya yang bisa dipenuhi hanya sekitar 30 persen kurang, dan karena itu sisanya diimpor," ujar Qodari dalam acara Konferensi Pers Update Program Prioritas di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Menurut Qodari, ketergantungan impor tersebut dapat ditekan secara signifikan dengan mengalihkan konsumsi rumah tangga ke gas bumi atau Jargas. Secara komposit, sekitar 75% dari total ketersediaan cadangan gas di bumi Indonesia merupakan kategori gas alam (metana/CH4 dan etana), berbeda dengan LPG yang berbasis propana dan butana dari olahan minyak bumi.
Baca Juga: BPS: Pengangguran Turun Jadi 7,22 Juta Orang pada Mei 2026
Untuk mengejar kemandirian energi, pemerintah menetapkan target kumulatif pembangunan Jargas sebanyak 1.450.000 Sambungan Rumah (SR) sepanjang periode 2025 hingga 2029. Proyek ini masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Guna mendanai proyek masif tersebut, pemerintah menetapkan tiga skema pendanaan terintegrasi, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 600.000 SR, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar 350.000 SR, serta investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 500.000 SR.
Adapun estimasi kebutuhan anggaran pembangunan secara keseluruhan dihitung berdasarkan pendekatan rule of thumb sebesar Rp10 juta per sambungan rumah. Pola pendanaan tersebut direalisasikan secara bertahap setiap tahunnya.
Pada tahun 2025, pembangunan diawali dengan 100.000 SR melalui investasi BUMN. Kemudian pada tahun 2026, target ditingkatkan menjadi 300.000 SR yang terbagi atas 150.000 SR dari APBN, 50.000 SR melalui KPBU, dan 100.000 SR dari investasi BUMN.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari dan Mendagri Tito Karnavian (NTVnews)
Selanjutnya untuk rentang tahun 2027 hingga 2029, pemerintah menetapkan target konsisten sebanyak 350.000 SR per tahun, yang masing-masing dialokasikan dari APBN sebanyak 150.000 SR, KPBU 100.000 SR, serta BUMN 100.000 SR.
Berdasarkan data per 3 Agustus 2026, target pembangunan periode 2025–2026 yang tengah memasuki tahap penyelesaian dan konstruksi telah direvisi naik menjadi 119.379 SR di 15 kabupaten/kota, menyusul penambahan alokasi di Kota Jambi sebanyak 1.765 SR, Kota Bontang 2.000 SR, dan Kabupaten Gresik 350 SR.
Selain itu, proyek Jargas Kabupaten Cirebon Tahap 1 sebanyak 41.043 SR di empat kecamatan juga sedang dalam pengerjaan fisik awal.
Bersamaan dengan penyelesaian proyek berjalan, pemerintah telah menyiapkan peta jalan percepatan periode 2026–2028 sebanyak 959.232 SR yang terkonsentrasi di delapan kabupaten/kota strategis di Pulau Jawa.
Delapan wilayah prioritas tersebut meliputi Kabupaten Bogor dengan target 182.665 SR, Kota Depok 156.134 SR, Kabupaten Bekasi 120.691 SR, Kabupaten Cirebon 117.142 SR, Kabupaten Lamongan 101.295 SR, Kabupaten Tangerang 100.247 SR, Kabupaten Pasuruan 93.772 SR, dan Kabupaten Jombang sebanyak 87.286 SR.
"Seluruh Front End Engineering Design (FEED) dan Detail Engineering Design Construction (DEDC) untuk delapan wilayah tersebut sudah rampung disusun. Pembangunan Jargas ini bukan hanya menghemat devisa dan subsidi, tetapi juga memicu multiplier effect ekonomi domestik karena menyerap tenaga kerja lokal serta produk pipa polietilen, pipa baja, dan meteran gas dalam negeri," terang Qodari.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
