Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi dasar penting dalam pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau electronic government (e-government).
Menurut Tito, data Dukcapil juga menjadi fondasi utama dalam penerapan Satu Data Indonesia karena memiliki basis data penduduk yang lengkap serta diperbarui secara real time.
"Keduanya fondasi datanya adalah data Dukcapil. Karena apa? Karena sekali lagi, data terlekat dan ter-update tiap hari, tiap menit, tiap detik, itu adalah data Dukcapil," kata Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Tito menjelaskan, saat ini data Dukcapil telah mencakup sekitar 297 juta penduduk Indonesia atau hampir 99 persen dari total populasi. Data tersebut juga dilengkapi dengan identitas biometrik, seperti pengenalan wajah (face recognition), sidik jari (fingerprint), hingga iris mata.
Baca Juga: Tito Karnavian Dorong Integrasi SPBE agar Penyaluran Bansos Lebih Tepat Sasaran
Ia menilai penguatan infrastruktur digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih terhubung dan terintegrasi.
Melalui digitalisasi pemerintahan, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan secara langsung.
Layanan seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga administrasi pemerintahan akan diarahkan untuk terhubung dalam satu platform digital.
Tito juga menekankan bahwa pembaruan data Dukcapil secara real time menjadi faktor penting dalam menghubungkan data antar-kementerian dan lembaga. Hal itu dinilai dapat membantu pemerintah mengambil kebijakan secara lebih cepat dan tepat.
Baca Juga: Tito Karnavian: Kemendagri Siap Integrasikan Data Kependudukan ke Sistem Satu Data Indonesia
Menurutnya, inovasi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pelayanan publik dapat diberikan secara lebih optimal dan berbasis data terkini.
Karena itu, Tito meminta jajaran Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di seluruh daerah memastikan sistem layanan digital dapat berjalan dengan baik. Ia mengingatkan bahwa gangguan sistem dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Untuk memperkuat layanan digital, pemerintah terus melakukan peningkatan terhadap berbagai aspek infrastruktur, mulai dari jaringan, sistem keamanan, sistem pencadangan data, hingga kapasitas sumber daya manusia pengelola layanan.
Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas bandwidth agar layanan Dukcapil dapat berjalan lebih maksimal. Sistem keamanan turut diperkuat dengan mengacu pada standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” tutur Mendagri.
Tito menyebut Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap pengembangan SPBE atau e-government di Indonesia.
Ia mengatakan Presiden telah menunjuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) untuk memimpin pelaksanaan SPBE di Indonesia.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
