Pendiri FPCI Dino Patti Djalal (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, memperingatkan bahwa dunia saat ini sedang bergerak ke arah yang salah. Oleh karena itu, ia menyerukan perlunya perubahan arah secara drastis dalam hubungan internasional yang dinilai mulai kehilangan kompas moral.
Pernyataan tersebut disampaikan Dino dalam pidatonya pada pembukaan diskusi tingkat tinggi Global Town Hall 2026 yang diselenggarakan secara daring, Sabtu, 19 September 2026.
"Kami merasa dunia sedang bergerak ke arah yang salah, di mana aturan dan hukum internasional dengan mudah dilanggar dan penggunaan kekuatan semakin sering menjadi penentu hasil. Piagam PBB terancam kehilangan relevansinya," tegas Dino yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.
Dino menyoroti tingginya eskalasi kekerasan global saat ini. Menurutnya, dunia sedang menghadapi jumlah konflik terbesar sejak berakhirnya Perang Dunia II, dengan catatan 65 konflik yang tersebar di 35 negara pada tahun lalu. Ironisnya, kondisi ini diperparah oleh alokasi anggaran global yang timpang.
"Secara global, kita menghabiskan jauh lebih banyak anggaran untuk persenjataan dibandingkan untuk pembangunan dan penanggulangan perubahan iklim," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengkritik keras para pemimpin dunia yang dinilai terlalu terpaku pada pola pikir jangka pendek dan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Fenomena pembunuhan massal atas nama nasionalisme, hegemoni, atau keamanan kini seolah dinormalisasi.
"Hal itu justru dianggap sebagai sesuatu yang normal, seolah bukan persoalan besar, sehingga perlahan membuat nurani kita mati rasa," kata Dino.
Melihat krisis moral tersebut, Dino mendesak komunitas global untuk segera melakukan putar balik (U-Turn) dalam memprioritaskan agenda dunia. Ia menegaskan bahwa pembangunan, keadilan, dan nilai kemanusiaan harus dikembalikan sebagai inti dari hubungan internasional.
Dalam mewujudkan tata dunia yang damai, setara, dan penuh penghormatan, Dino menekankan bahwa masyarakat sipil memegang peranan krusial. Ketika komunikasi antar-pemerintah maupun di dalam negara semakin menyempit, masyarakat sipil harus hadir untuk memperluas ruang dialog.
Hal inilah yang menjadi landasan FPCI kembali menggelar Global Town Hall. Acara ini dirancang sebagai wadah inklusif bagi masyarakat dari berbagai negara dan latar belakang sistem politik untuk berdialog secara terbuka, setara, beritikad baik, dan saling menghormati terkait tantangan geopolitik dan sosial yang mendesak.
Di akhir pernyataannya, Dino mengingatkan bahwa arah masa depan dunia tidak boleh hanya didikte oleh elite politik, melainkan harus melibatkan peran aktif masyarakat.
"Bagaimana pun, Piagam PBB dimulai dengan kata-kata, 'kami rakyat' (we the peoples), bukan, 'kami pemerintah'," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
