Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan kepada Pemerintah Kota berprestasi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026). (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Akurasi data kependudukan kini menjadi kunci utama pemerintah dalam menyalurkan program perlindungan sosial (Perlinsos). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya pengintegrasian data yang dikelola Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar bantuan sosial dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Keandalan sistem ini telah teruji dalam percontohan (pilot project) program Perlinsos di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data per 30 Juni 2026, sistem mencatat dari 323.339 kepala keluarga (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2 persen diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sementara sisanya dikategorikan berpotensi tidak layak.
Pola serupa terlihat pada Program Keluarga Harapan (PKH). Dari 290.967 KK pendaftar, hanya 31,2 persen yang diidentifikasi berpotensi layak, sedangkan 68,4 persen sisanya berpotensi tidak layak. Hasil ini sekaligus membuktikan bahwa peran Ditjen Dukcapil merupakan fondasi vital bagi keberlangsungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.
Baca juga:Kawal Langsung Program Prabowo, Qodari: Digitalisasi Perlinsos Jadi Kunci Keadilan Penyaluran Bansos
"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah bantuan sosial, supaya bantuan sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari data Dukcapil yang punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata," kata Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil dan Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8).
Dalam mekanismenya, data perorangan di Dukcapil dipakai sebagai pijakan awal. Data tersebut kemudian dipadankan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memverifikasi kepemilikan aset tanah calon penerima. Tak hanya itu, pemerintah menyelaraskannya dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil survei door to door Badan Pusat Statistik (BPS), serta data kepolisian di Samsat guna melacak kepemilikan kendaraan.
Mendagri menjelaskan bahwa penggabungan data lintas kementerian dan lembaga ini bermaksud melahirkan basis data yang presisi
Baca juga:Mendagri Sebut Data Dukcapil Jadi Fondasi SPBE dan Satu Data Indonesia
"Ya kalau seandainya jatuh ke tangan yang enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka yang enggak dapat, tapi mereka susah," tutur Mendagri.
Kesuksesan di Kabupaten Banyuwangi lantas mendorong pemerintah untuk memperluas cakupan replikasi sistem ini ke berbagai wilayah. Tito mengaku telah meninjau langsung efektivitas implementasi sistem Perlinsos tersebut di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.
"Kalau jatuh ke tangan orang yang benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," terangnya.
Pemerintah mematok target perluasan penerapan e-government untuk program Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus ini. Penetapan wilayah target didasarkan pada pemenuhan sejumlah kriteria, seperti kesiapan infrastruktur internet, responsivitas Dinas Dukcapil setempat, hingga komitmen dukungan dari kepala daerah.
Baca juga:Kerek Pertumbuhan Ekspor Nasional, Pemerintah Perkuat Hilirisasi Industri Agro yang Inklusif
(Sumber:Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
