Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari meninjau fasilitas ruang tidur di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/7/2026) (antara)
Ntvnews.id, Jakarta -Uji coba program pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) berbasis digital di Kota Surabaya berhasil membersihkan puluhan ribu data penerima bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. Inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini pun menuai apresiasi langsung dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari.
Saat meninjau uji coba aplikasi sekaligus pendataan di Kantor Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa, Qodari menilai langkah tersebut sebagai terobosan penting.
"Sistem digitalisasi bantuan sosial (bansos) ini digadang-gadang menjadi solusi untuk menghapus inclusion error dan exclusion error yang selama ini terjadi pada penyaluran bansos di Indonesia," katanya.
Digitalisasi bansos ini tidak lepas dari visi strategis Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya amat krusial, yakni memastikan alokasi anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp1.300 triliun—setara 30 persen dari APBN—bisa tersalurkan secara tepat sasaran.
Baca juga:Tak Cuma Warga Miskin, Kelas Menengah Sampai Atas Dapat Nikmati Anggaran Perlinsos
"Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk dan exclusion error yang berhak malah terlewat," ujarnya menegaskan komitmen pemerintah pusat.
Penerapan sistem baru melalui aplikasi Sayang Warga ini langsung menunjukkan hasil nyata. Dari total lebih dari satu juta Kepala Keluarga (KK) di Surabaya, sebanyak 334.560 KK didaftarkan melalui agen Perlinsos yang terdiri atas ASN, pengurus RT/RW, dan petugas PKH. Sementara itu, 62.673 KK lainnya melakukan pendaftaran secara mandiri.
Dari proses tersebut, terjaring 119.000 KK yang benar-benar berhak menerima bantuan. Menariknya, sistem ini juga mencatat tingginya fenomena kesadaran warga yang dengan sukarela mundur dari daftar penerima bansos.
"Di Surabaya ada sebanyak 119.000 KK yang berhak menerima bantuan, dan hebatnya lagi ada yang menolak karena sadar diri tidak berhak menerima bansos sebanyak 359.856 KK," tuturnya.
Baca juga:Pemkot Surabaya Salurkan BLT DBHCHT kepada 3.850 Penerima pada 2026
Efisiensi teknologi ini turut membedah data lama yang sebelumnya mencatat 101.000 KK penerima bansos. Hasilnya cukup mengejutkan, sekitar 25 persen atau 25.000 KK di antaranya ternyata tidak berhak (inclusion error) sehingga langsung dicoret dari daftar.
Sebaliknya, sistem berhasil menjaring 51.000 KK penerima baru. Angka yang mencakup sekitar 43 persen dari total 119.000 KK sah ini, merupakan warga miskin yang selama ini justru terabaikan dari pantauan.
"Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," kata Qodari menggarisbawahi pentingnya inovasi tersebut.
Kecanggihan utama dari aplikasi ini terletak pada fitur pemindai wajah (face recognition) yang terintegrasi langsung dengan data KTP elektronik. Mesin secara otomatis melakukan pemeriksaan silang (cross-check) terhadap aset pendaftar melalui data lintas kementerian atau lembaga. Verifikasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tagihan daya listrik (PLN), kepemilikan kendaraan bermotor (Kepolisian), hingga sertifikat tanah (ATR/BPN).
Baca juga :Menkopolkam Ingatkan Ancaman Ekstremisme Digital yang Menyasar Anak Muda
"Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem," papar Qodari setelah mencoba sendiri alur pendaftarannya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, merinci lebih jauh capaian di lapangan. Pendaftaran Perlinsos di wilayahnya kini telah menyentuh angka 99,74 persen.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Pemkot Surabaya menyiagakan 13.049 agen guna memfasilitasi pendaftaran warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah berhasil dijangkau.
Meski sempat mengalami perlambatan sistem (loading) pada masa awal uji coba, Eddy memastikan perbaikan infrastruktur yang dilakukan membuat proses verifikasi berjalan jauh lebih mulus dan cepat.
Baca juga:Diskominfo Kenalkan Dunia Penyiaran kepada Pelajar Lewat OB Van Teman FM Goes to School
"Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. Insyaallah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas," ujarnya optimis.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
