Cegah Salah Sasaran, Mendagri Integrasikan Data Dukcapil Bansos Biak Numfor

Tito menegaskan, persoalan bansos yang kerap salah sasaran selama ini dapat diselesaikan melalui integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi secara ketat.

"Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak,” kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (4/8).

Arahan tersebut disampaikan saat ia melakukan peninjauan dan memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa. Dalam kunjungan kerja itu, Mendagri didampingi Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar.

Baca juga:Perkuat Penerima Perlinsos, Mendagri Andalkan Integrasi Data Dukcapil

Kedatangan mereka merupakan bagian dari percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai pijakan utama penetapan penerima bantuan.

Mendagri memaparkan, proses pemutakhiran data difokuskan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok prioritas penerima program perlindungan sosial. Penggunaan data biometrik diyakini mampu meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat sekaligus menekan potensi kekeliruan penyaluran.

Adapun Kabupaten Biak Numfor ditunjuk sebagai salah satu daerah prioritas nasional dalam perluasan implementasi SPBE, yang ditargetkan beroperasi penuh sebelum pertengahan Agustus 2026. Mendagri pun meminta keterlibatan aktif dari seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader Posyandu untuk mengawal pendataan di lapangan.

Di sela kunjungan tersebut, Direktur PIAK Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama Pemkab Biak Numfor. Nuh menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiagakan agen pendamping sebagai ujung tombak proses pendataan.

Baca juga:Tito Karnavian Dorong Integrasi SPBE agar Penyaluran Bansos Lebih Tepat Sasaran

“Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya,” ujar Nuh.

Ia mengingatkan para agen pendamping agar memastikan setiap data masyarakat yang dihimpun bersifat akurat, mutakhir, dan tervalidasi. Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadukan dengan verifikasi biometrik memungkinkan validasi penerima manfaat dilakukan secara presisi, sehingga mampu mengikis data ganda, identitas fiktif, maupun penerima yang tak lagi memenuhi syarat.

Nuh menegaskan Ditjen Dukcapil terus berkomitmen memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah lewat penyediaan data yang aman, pendampingan teknis, serta pemanfaatan Dashboard Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

“Digitalisasi bansos bukan sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi membangun ekosistem pelayanan publik yang berbasis satu data kependudukan,” kata Nuh.

Baca juga:Perkuat Penerima Perlinsos, Mendagri Andalkan Integrasi Data Dukcapil

Sebagai tindak lanjut dari agenda kunjungan tersebut, Ditjen Dukcapil bersama Pemkab Biak Numfor menggelar kelas teknis bagi puluhan aparatur dari Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan sebagai agen digitalisasi bansos. Para peserta dilatih langsung mengoperasikan aplikasi pendaftaran calon penerima bantuan melalui ponsel pintar.

Guna mendukung kelancaran operasional di daerah, Ditjen Dukcapil menyerahkan sejumlah bantuan dukungan teknis, di antaranya perangkat VSAT Starlink berbasis satelit orbit rendah bumi, data by name by address (BNBA) terenkripsi beserta panduan dekripsinya, serta akses Dashboard SIAK untuk pemantauan data secara real time.

(Sumber:Antara)