AS Tutup 5 Misi Diplomatik di Luar Negeri, Indonesia dan Jepang Masuk Daftar

Ntvnews.id, Jakarta - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) berencana menutup lima misi diplomatiknya di sejumlah negara, termasuk Konsulat AS di Medan, Indonesia. Rencana tersebut telah diberitahukan kepada Kongres AS sebagai bagian dari langkah pemerintah untuk merampingkan jaringan diplomatiknya di berbagai belahan dunia.

Mengutip Reuters, pemberitahuan itu dikirim kepada sejumlah komite di Kongres pada akhir pekan lalu. Selain Konsulat AS di Medan, misi diplomatik yang masuk dalam daftar penutupan adalah Kedutaan Besar AS di St. George's, Grenada, Konsulat AS di Nagoya, Jepang, kantor cabang kedutaan di Douala, Kamerun, serta Konsulat AS di Winnipeg, Kanada.

Informasi tersebut disampaikan oleh sejumlah sumber yang mengetahui isi pemberitahuan tersebut. Mereka meminta identitasnya dirahasiakan karena dokumen itu tidak dipublikasikan secara terbuka.

Rencana penutupan ini menjadi salah satu langkah yang jarang dilakukan pemerintah AS. Sebab, penutupan beberapa misi diplomatik secara bersamaan tidak berkaitan dengan kondisi geopolitik tertentu, melainkan bagian dari upaya pengurangan jejak diplomatik Amerika Serikat di luar negeri.

Upaya tersebut sebenarnya telah bergulir sejak awal pemerintahan Presiden Donald Trump. Pada masa-masa awal pemerintahannya, Departemen Luar Negeri mulai menyiapkan rencana penutupan hampir selusin misi diplomatik sebagai bagian dari agenda yang lebih luas untuk menyesuaikan birokrasi pemerintah dengan kebijakan "America First".

Bahkan, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih sempat mendorong rencana yang lebih besar dengan mengusulkan penutupan hingga 30 misi diplomatik AS di luar negeri. Sejumlah pejabat pemerintahan juga menilai beberapa misi diplomatik berskala kecil tidak lagi memiliki nilai strategis yang sebanding dengan biaya operasionalnya.

Baca Juga: Bos LPS Bantah Fenomena Makan Tabungan, Simpanan di Bawah Rp100 Juta Masih Tumbuh

Di sisi lain, rencana tersebut menuai kritik dari Partai Demokrat serta sejumlah mantan pejabat kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Mereka menilai pengurangan jaringan diplomatik AS, ditambah pembubaran Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) yang selama ini menyalurkan bantuan miliaran dolar ke berbagai negara, berpotensi melemahkan kepemimpinan global Washington.

Mereka juga memperingatkan bahwa berkurangnya kehadiran diplomatik AS dapat menciptakan ruang bagi negara-negara pesaing seperti China dan Rusia untuk memperluas pengaruhnya.

Meski telah melakukan perombakan birokrasi besar-besaran pada tahun lalu dengan memangkas puluhan biro dan ratusan pegawai, Departemen Luar Negeri AS saat itu belum menutup satu pun misi diplomatik di luar negeri.

Saat dimintai tanggapan pada Minggu (2/8/2026), Departemen Luar Negeri AS tidak membenarkan maupun membantah rencana penutupan tersebut. Namun, lembaga itu menegaskan fokusnya adalah memastikan jaringan diplomatik Amerika tetap berjalan secara efisien dan efektif, serta berkomitmen mengikuti prosedur pemberitahuan kepada Kongres.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menilai langkah penghematan tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ukuran organisasi yang selama ini dinilai terlalu besar dan birokratis oleh kalangan konservatif.

Dalam daftar misi yang akan ditutup, St. George's di Grenada berstatus kedutaan besar. Adapun Medan, Nagoya, dan Winnipeg merupakan konsulat, sedangkan Douala berstatus kantor cabang kedutaan. Konsulat maupun kantor cabang kedutaan umumnya bertugas mewakili kepentingan AS di wilayah di luar ibu kota negara tempat kedutaan besar berada.

Sebagai perbandingan, pada masa pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, pemerintah AS justru membuka sejumlah misi diplomatik baru di kawasan Pasifik sebagai bagian dari persaingan pengaruh dengan China.

Meski China tidak memiliki misi diplomatik yang beroperasi di Douala maupun Winnipeg, Beijing tetap memiliki kehadiran diplomatik di St. George's, Nagoya, dan Medan.