Menko Polkam Tegaskan Penanganan Kasus Korupsi Harus Profesional, Transparan dan Bebas Intervensi

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan pemerintah berkomitmen mendukung proses penegakan hukum yang tengah berjalan, termasuk dalam penanganan perkara korupsi. Ia memastikan setiap proses hukum dilakukan secara profesional, independen, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026, Djamari mengatakan sinergi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi faktor penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif.

Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun lembaga penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yakni menegakkan hukum secara adil sekaligus memberantas korupsi demi kepentingan bangsa dan negara.

"Yang terus kita jaga adalah sinergi dan koordinasi antarinstansi. Komunikasi harus terus dibangun guna mencegah potensi kesalahpahaman. Pada dasarnya, Polri, Kejaksaan Agung, maupun institusi penegak hukum lainnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menegakkan hukum yang berkeadilan, termasuk dalam pemberantasan korupsi. Setiap institusi memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Karena itu, sinergi dan koordinasi harus terus diperkuat agar tujuan bersama tersebut dapat tercapai secara lebih efektif," tegas Menko Polkam.

Selain itu, Djamari mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi maupun narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Ia mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak terverifikasi berpotensi memicu kesalahpahaman, mengganggu situasi yang kondusif, hingga menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.

"Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh berbagai konstruksi narasi yang tidak berdasar. Percayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum yang saat ini bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk bekerja secara independen tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak mana pun. Pemerintah, kata dia, menghormati seluruh mekanisme hukum yang berlaku dan meyakini setiap institusi penegak hukum memiliki komitmen yang sama dalam menegakkan keadilan.

Menanggapi tingginya perhatian publik terhadap berbagai perkara dugaan korupsi, Djamari meminta masyarakat menyikapinya secara objektif. Menurutnya, banyaknya kasus yang berhasil diungkap tidak selalu menunjukkan meningkatnya praktik korupsi, tetapi juga mencerminkan semakin kuatnya upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan dan pemberantasan korupsi.

"Korupsi memang telah lama menjadi tantangan bangsa. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak ada ruang bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Tanpa memandang asal institusi maupun kedudukannya, setiap pelanggaran akan diproses dan ditindak secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Menko Polkam mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung agenda pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ia juga mengimbau masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, bersikap objektif dalam mengikuti perkembangan setiap perkara, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Djamari menambahkan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan akan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi bersama seluruh kementerian serta lembaga di bawah koordinasinya guna mendukung penegakan hukum yang profesional, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, sekaligus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.