Pimpinan DPR menerima audiensi perwakilan massa aksi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - DPR RI menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNARA) setelah menerima audiensi dengan perwakilan massa aksi yang berunjuk rasa di depan kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin, 22 Juni 2026.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menjelaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria akan terlebih dahulu menginventarisasi seluruh masukan yang disampaikan. Setelah itu, berbagai persoalan yang muncul akan dikoordinasikan dengan alat kelengkapan dewan maupun kementerian dan lembaga terkait.
“Karena ini lintas komisi dan institusi, baik lembaga maupun kementerian, maka nanti ini akan ditangani secara khusus oleh tim Pansus nanti. Tim Pansus akan coba nanti menyinkronkan apa yang Ibu/Bapak sampaikan,” kata Saan.
Menurutnya, proses sinkronisasi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Aspirasi yang dibawa KNARA nantinya menjadi salah satu bahan pembahasan dalam rapat internal Pansus Reforma Agraria DPR RI.
“Mudah-mudahan nanti di rapat pansus pekan depan ini bisa kita diagendakan. Nanti akan disinkronkan agendanya untuk mengundang pihak-pihak terkait,” ucap Saan yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Reforma Agraria.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengaku prihatin setelah mendengarkan berbagai persoalan yang disampaikan perwakilan KNARA. Ia mengatakan setiap keluhan yang muncul akan dibahas lebih lanjut bersama komisi terkait dan pemerintah.
“Kita akan petakan satu-satu, nanti apakah itu menyangkut ke kepolisian, apa nanti ada yang diintimidasi,” kata Titiek yang juga Ketua Harian Pansus Reforma Agraria DPR RI.
Menanggapi adanya pengakuan mengenai intimidasi yang dialami sejumlah warga dalam konflik agraria, Titiek meminta aparat kepolisian mengedepankan pendekatan yang humanis dalam menangani persoalan di lapangan. Ia berharap berbagai sengketa agraria yang terjadi di masyarakat dapat diselesaikan secara baik.
Selain itu, mengenai persoalan tumpang tindih kepemilikan lahan yang turut menjadi sorotan dalam audiensi tersebut, Titiek memastikan DPR akan berupaya mencari jalan keluar yang adil dan bijaksana bagi semua pihak.
“Kami akan berusaha untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya,” ucap dia.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional KNARA Wahida Baharuddin Upa mendesak DPR mempercepat penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah. Ia juga meminta pemerintah memastikan tindak lanjut atas pencabutan hak guna usaha (HGU) perusahaan yang dinilai melanggar hak-hak masyarakat.
“Saya kira ini bukan soal berani atau tidak berani, tapi ini soal apakah dalam hal ini tentu saja [Kementerian] ATR/BPN atau [Kementerian] Kehutanan betul-betul bisa bersikap tegas. Kalau dicabut, cabut, dengan tentu saja memberikan kepastian kepada masyarakat,” ucap Wahida.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
