Uang Dolar AS/ist
Ntvnews.id, Washington D.C - Salah satu poin penting dalam kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat mencakup rencana investasi senilai US$300 miliar atau sekitar Rp5.342 triliun untuk mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi Iran.
Dilansir dari Reuters, Senin, 22 Juni 2026, dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu lalu, disebutkan bahwa AS "berkomitmen dengan mitra regional untuk mengembangkan rencana pasti yang disepakati bersama dengan setidaknya US$300 miliar untuk rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Republik Islam Iran."
Meski demikian, mekanisme pelaksanaan program tersebut masih akan dibahas lebih lanjut selama masa negosiasi 60 hari yang telah disepakati kedua negara. Dalam dokumen itu, Washington juga menyatakan kesiapannya memberikan lisensi, pengecualian sanksi, maupun izin lain yang diperlukan guna mendukung implementasi kesepakatan.
Walaupun rincian skema pendanaan belum sepenuhnya ditetapkan, Trump melalui unggahan di Truth Social pada Kamis menepis kemungkinan penggunaan dana langsung dari pemerintah Amerika Serikat untuk membiayai program tersebut.
Sumber pendanaan yang direncanakan berasal dari Dana Rekonstruksi dan Pembangunan swasta yang mendapat dukungan investor global serta negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab. Dengan demikian, dana tersebut tidak berasal dari anggaran pemerintah maupun pajak warga AS.
Baca Juga: Iran Gratiskan Kapal Melintas di Selat Hormuz Selama 60 Hari
Pemerintah AS menjelaskan bahwa dukungan dana tersebut disiapkan sebagai insentif ekonomi bagi Iran apabila Teheran mematuhi perjanjian damai dan menjalankan komitmen denuklirisasi yang telah disepakati.
Melalui skema tersebut, negara-negara di kawasan dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberian pinjaman, pembukaan jalur kredit, hingga pembiayaan langsung untuk pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak konflik. Proyek yang menjadi sasaran mencakup kilang minyak, bandara, serta berbagai fasilitas strategis lainnya yang mengalami kerusakan akibat perang.
Dalam konferensi pers, Wakil Presiden AS JD Vance mengungkapkan bahwa pembiayaan tersebut berpotensi berasal dari negara-negara Arab maupun pihak internasional yang memiliki minat berinvestasi di Iran. Menurutnya, keterlibatan investor regional dan global dapat memperkuat integrasi ekonomi yang pada akhirnya mendukung terciptanya perdamaian jangka panjang.
Meski demikian, hingga kini belum ada negara yang secara resmi mengumumkan komitmen finansial terhadap rencana investasi tersebut.
Vance juga menegaskan bahwa Iran baru dapat memanfaatkan dana tersebut apabila memenuhi seluruh ketentuan yang telah disepakati.
Ilustrasi Amerika Serikat dan Iran. (Anadolu)
"Iran hanya akan mendapatkan akses ke sumber daya tersebut jika mereka sepenuhnya patuh dan mengubah perilaku mereka"
Rencana pemberian insentif ekonomi ini bukanlah hal baru dalam hubungan AS-Iran. Vance menyinggung kembali kesepakatan nuklir tahun 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), yang membuka jalan bagi pencairan sekitar US$55 miliar aset Iran yang sebelumnya dibekukan.
Pada saat itu, pencairan aset dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan yang mewajibkan Iran mengurangi aktivitas program nuklirnya dan menerima inspeksi internasional secara berkala sebagai imbalan atas pelonggaran sanksi ekonomi. Sebagian besar aset tersebut diketahui tersimpan di berbagai bank luar negeri.
Rencana investasi senilai US$300 miliar dalam kesepakatan terbaru ini dipandang sebagai langkah lanjutan untuk mendorong stabilitas kawasan sekaligus membantu pemulihan ekonomi Iran pascakonflik, dengan syarat Teheran menjalankan seluruh komitmen yang telah disepakati bersama Washington dan mitra regionalnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
