Menko Muhaimin: Jangan Sampai Industri Tumbuh, Masyarakat Tertinggal

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar menegaskan pertumbuhan industri harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia menyoroti kondisi Gresik yang memiliki kawasan industri besar, tetapi masih menghadapi persoalan pengangguran dan rendahnya partisipasi angkatan kerja. Oleh karena itu, negara hadir memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha.

“Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi masyarakat di sekitarnya justru tertinggal. Ini yang harus kita koreksi. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya mengandalkan trickle down effect,” ujar Menko Muhaimin, Minggu, 9 Agustus 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya intervensi negara untuk menjembatani potensi industri dengan masyarakat. Karena itu, pesantren didorong menjadi salah satu pusat pemberdayaan yang menghubungkan pendidikan, dunia kerja, UMKM, dan akses ekonomi masyarakat.

“Pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan. Bukan hanya mencetak SDM unggul, tetapi juga membuka akses kerja dan kemudahan berusaha bagi masyarakat,” katanya.

Upaya tersebut dikembangkan melalui ekosistem sosial ekonomi pesantren di Ponpes Ihyaul Ulum. Ekosistem ini mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan, mulai dari peningkatan kualitas SDM, kesehatan, kesiapan kerja, pendampingan UMKM, sertifikasi halal, hingga penguatan hubungan dengan dunia industri.

Sementara itu, penguatan akses kerja dilakukan melalui link and match SMK berbasis pesantren dengan dunia industri. Menko Muhaimin menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Rumah Vokasi Kabupaten Gresik, dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi.

Dari 62 SMK di Kabupaten Gresik, sebanyak 35 di antaranya berbasis pesantren dengan sekitar 7.883 siswa. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, memperkuat sertifikasi kompetensi, serta membuka akses penempatan kerja bagi lulusan.

“Anak-anak SMK berbasis pesantren harus memiliki akses yang sama ke dunia industri. Jangan sampai industri tumbuh besar, tetapi lulusan di sekitarnya tidak terserap karena kompetensinya tidak tersambung dengan kebutuhan industri,” tegasnya.

Menko Muhaimin mengatakan Gresik memiliki modal sosial yang besar dengan 211 pesantren dan sekitar 10.857 santri. Potensi tersebut harus dihubungkan dengan kekuatan industri dan peluang ekonomi yang tersedia agar masyarakat tidak sekadar menjadi penonton pertumbuhan ekonomi.

“Ihyaul Ulum sudah membuktikan diri, baik dalam mencetak SDM maupun mendampingi UMKM melalui sertifikasi halal. Yang kita lakukan adalah memperkuat apa yang sudah berjalan agar dampaknya semakin besar,” ujarnya.

Dalam kunjungannya, Menko Muhaimin meninjau Cek Kesehatan Gratis dan Tes Potensi Psikologi bagi santri. Ia menekankan kesiapan fisik dan mental sebagai fondasi agar santri dapat berkembang menjadi individu yang berdaya sekaligus mampu memberdayakan lingkungannya.

Di sektor ekonomi, Menko Muhaimin berdialog dengan pelaku UMKM penerima sertifikat halal serta pengelola Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ihyaul Ulum.

Menurutnya, pesantren dapat menjadi pusat layanan ekonomi yang membantu masyarakat memperoleh legalitas usaha, meningkatkan daya saing, dan memperluas akses pasar. Menko Muhaimin menilai capaian tersebut menunjukkan kontribusi nyata pesantren dalam mendorong UMKM naik kelas.

Dalam kegiatan tersebut turut diserahkan berbagai dukungan, antara lain ZMart BAZNAS RI untuk tujuh pesantren senilai Rp350 juta, lima Bumi Masjid senilai Rp500 juta, bantuan Greenzakat BAZNAS Kabupaten Gresik Rp21 juta, sertifikasi KADIN Kabupaten Gresik bagi 50 siswa SMK berbasis pesantren senilai Rp50 juta, serta kepesertaan dan santunan BPJS Ketenagakerjaan bagi ahli waris.

Menko Muhaimin menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari semangat ekonomi konstitusi yang menempatkan negara sebagai penghubung agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

“Negara harus hadir mengoreksi kegagalan pasar. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh meninggalkan masyarakat yang paling rentan,” pungkasnya.