Pramono Putuskan Bongkar 1 JPO "Dekat Tapi Tak Nyatu" di Rasuna Said

NTVNews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memutuskan membongkar salah satu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada berdekatan di Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Keputusan tersebut diambil setelah Pramono meninjau langsung dua JPO yang selama ini menjadi akses penyeberangan di kawasan tersebut pada Minggu, 9 Agustus 2026. Kedua jembatan itu berada dalam jarak berdekatan, tetapi tidak saling terhubung.

Pemprov DKI Jakarta nantinya akan mengoptimalkan penggunaan JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta.

Pramono menjelaskan, kedua JPO tersebut pada dasarnya memiliki fungsi yang sama, yakni membantu masyarakat menyeberangi Jalan H.R. Rasuna Said.

Perbedaannya terletak pada waktu pembangunan. Salah satu JPO merupakan fasilitas yang dibangun Pemprov DKI Jakarta lebih dahulu, sedangkan JPO lainnya dibangun belakangan oleh pihak LRT dan KAI sebagai bagian dari fasilitas integrasi transportasi.

Setelah melihat kondisi di lapangan, Pramono menilai keberadaan dua JPO yang berdekatan tersebut tidak perlu dipertahankan seluruhnya.

"Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi," kata Pramono.

Baca Juga: Penyebab JPO Dekat Tapi Tak Nyatu di Rasuna Said

Pramono tinjau JPO (Pemprov DKI)

Salah satu pertimbangan utama pembongkaran adalah aspek aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lansia. JPO integrasi yang lebih baru telah dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, termasuk lift dan guiding block. Fasilitas tersebut dinilai lebih memberikan kemudahan bagi pengguna dengan kebutuhan akses khusus.

Sebaliknya, JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai. Pemprov DKI kemudian memilih memusatkan akses penyeberangan pada JPO integrasi yang dinilai lebih lengkap dan ramah bagi seluruh pengguna.

Sempat muncul opsi untuk menghubungkan kedua JPO agar fasilitas yang sudah ada dapat tetap digunakan. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter di antara kedua jembatan.

Menurut Pramono, perbedaan ketinggian tersebut justru berpotensi membuat akses penyeberangan kurang nyaman dan menyulitkan pengguna, khususnya penyandang disabilitas dan lansia.

Karena itu, dibandingkan memaksakan kedua jembatan untuk tersambung, Pemprov DKI memilih membongkar JPO lama dan mengoptimalkan JPO integrasi. Pramono menargetkan proses pembongkaran JPO lama dapat diselesaikan paling lambat pada September atau Oktober 2026.

Pelaksanaan pekerjaan akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said, yang merupakan salah satu ruas jalan utama di Jakarta Selatan.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan pembongkaran masih harus melalui sejumlah tahapan administratif. Pemprov DKI perlu menyelesaikan proses administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) sebelum dilanjutkan ke tahap pelelangan.

"Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua-tiga minggu," kata Heru.