Normalisasi Ciliwung Capai 52 Persen, AHY: Sisa 16 Km Harus Segera Dituntaskan

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir di Jakarta. Hingga Mei 2026, progres normalisasi sungai telah mencapai 17 kilometer atau sekitar 52 persen dari total target penanganan sepanjang 33 kilometer.

Perkembangan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meninjau Inlet Sodetan Kali Ciliwung di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 7 Mei 2026.

"Saat ini pembangunan dan revitalisasi termasuk normalisasi sungai sudah mencapai 17 km. Sisanya sekitar 16 km lagi yang harus segera dituntaskan," ucapnya.

AHY menjelaskan, Sungai Ciliwung memiliki panjang sekitar 109 kilometer dengan daerah aliran sungai (DAS) mencapai 521 kilometer persegi yang membentang dari kawasan hulu hingga hilir Jakarta.

Saat ini, di sejumlah titik kritis, lebar sungai masih berkisar antara 15 hingga 25 meter dengan kapasitas tampung sekitar 200 meter kubik per detik. Pemerintah menargetkan pelebaran sungai menjadi 35 hingga 50 meter agar kapasitas aliran meningkat hingga sekitar 570 meter kubik per detik.

"Normalisasi ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembangunan tanggul setinggi 4 hingga 5 m agar risiko banjir dapat ditekan," ungkapnya.

Meski progres terus berjalan, proyek normalisasi Ciliwung masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait pembebasan lahan di kawasan bantaran sungai.

Baca Juga: AHY: Jakarta dan Semarang Alami Penurunan Muka Tanah Terparah

AHY (Kemenkoinfra)

Baca Juga: AHY Dorong Percepatan Normalisasi Sungai Ciliwung untuk Pengendalian Banjir

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, mengatakan persoalan lahan menjadi salah satu penyebab target penyelesaian proyek bergeser dari 2027 menjadi 2028 hingga 2029.

"Ketika kami akan membangun tanggul-tanggul tersebut, tanahnya belum bebas sehingga pekerjaan belum bisa dilaksanakan," ujarnya.

Selain persoalan infrastruktur, kondisi pencemaran sampah di Sungai Ciliwung juga menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan hasil kajian, volume sampah di aliran sungai diperkirakan mencapai 600 hingga 700 ton per hari yang tersebar di sejumlah titik rawan.

Staf Khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Bidang Hukum dan Regulasi, Sigit Raditya, menegaskan bahwa penanganan Ciliwung tidak bisa hanya mengandalkan pengerukan dan pembangunan tanggul semata.

"Normalisasi Ciliwung tidak jika kita hanya bergantung pada pembangunan tanggul dan pengerukan sungai. Dibutuhkan penguatan pengawasan kawasan bantaran, penanganan sampah berbasis teknologi, serta keterlibatan masyarakat agar upaya pengendalian banjir bisa berjalan efektif dan berkelanjutan," ujar Sigit.

Pemerintah juga mulai mendorong penggunaan teknologi pengolahan sampah berbasis Waste-to-Energy (WtE) untuk mengurangi beban sampah di kawasan sungai.

Salah satu teknologi yang dipertimbangkan adalah MOTAH Incinerator buatan dalam negeri yang dinilai mampu menjadi solusi jangka pendek. Teknologi modular tersebut dapat ditempatkan langsung di titik-titik kritis bantaran sungai dengan kebutuhan lahan minimal serta kapasitas pembakaran mencapai 500 hingga 1.000 kilogram per jam.

Menurut Sigit, keberhasilan normalisasi Sungai Ciliwung tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar.