Proyek Giant Sea Wall 575 Kilometer Segera Dibangun, Dibagi 15 Segmen

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah mempercepat realisasi proyek Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Proyek ambisius ini akan membentang sepanjang 575 kilometer, sebagai langkah strategis menghadapi banjir rob dan penurunan muka tanah.

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sekaligus Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bbahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan terstruktur.

"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek, panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," ucapnya dalam konferensi pers Kick-off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 4 Mei 2026.

Untuk mempercepat proses, pemerintah akan menjalankan perencanaan, groundbreaking, hingga pembangunan infrastruktur secara bersamaan. Kolaborasi juga melibatkan pemerintah daerah mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Tak hanya itu, lembaga turut dilibatkan dalam proyek ini. Beberapa di antaranya termasuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Proyek Giant Sea Wall tidak sepenuhnya menggunakan pendekatan infrastruktur keras. Pemerintah akan mengembangkan konsep tematik dan hybrid, yang menggabungkan solusi teknis dengan pendekatan lingkungan.

Baca Juga: AHY: Nelayan Terdampak Proyek Giant Sea Wall Akan Direlokasi

AHY di Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu. (Ntvnews.id/Adiansyah)

Baca Juga: AHY: Jakarta dan Semarang Alami Penurunan Muka Tanah Terparah

"Nah, dengan kondisi seperti itu, 575 tadi tentunya tematik, tidak melulu yang grey, tapi tematik," terangnya.

Pendekatan ini mempertimbangkan ekosistem pesisir, termasuk keberadaan masyarakat nelayan yang menjadi bagian penting dari kawasan Pantura.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga menjaga keseimbangan ekologi dan kehidupan sosial masyarakat.

Kawasan Pantura tidak hanya berisi industri dan kawasan ekonomi, tetapi juga menjadi tempat tinggal jutaan masyarakat, terutama nelayan. Oleh karena itu, proyek ini akan terintegrasi dengan program lintas kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, serta Kementerian Koperasi.

"Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih kita hibridkan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian-kementerian lainnya," ujar Didit.

Dalam aspek perizinan, proyek ini akan mengikuti berbagai regulasi, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKPRL) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

"Perizinannya untuk di laut kami menggunakan PKPRL yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, tentunya juga harus melihat ke ATR/BPN, tentunya juga harus melihat hal-hal yang dimiliki oleh kementerian lainnya, sehingga pembangunan ini bisa dapat dilakukan dengan cepat tapi tidak gegabah," tutupnya.