Warga Jakarta Pindah Keluar Hampir 2 Kali Lipat Lebih Banyak dari Pendatang Baru

Ntvnews.id, Jakarta - Arus perpindahan penduduk pasca Lebaran 2026 di DKI Jakarta menunjukkan fenomena yang semakin menarik. Berdasarkan data terbaru, jumlah warga yang keluar dari Jakarta hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan pendatang baru yang masuk.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 12.766 jiwa pendatang baru selama periode 25 Maret hingga 30 April 2026. Angka ini melanjutkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir.

"Data tersebut sesuai dengan prediksi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Tahun 2021 hingga 2023 jumlah pendatang pasca lebaran di atas 20.0000+ jiwa. Jumlah ini menurun pada tahun 2024 dan 2025 yaitu sejumlah 16.0000+ jiwa," ucap Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto dalam keterangannya, Selasa, 5 Mei 2026.

Hal yang paling mencolok tahun ini adalah jumlah warga yang pindah keluar Jakarta mencapai 22.617 jiwa, atau hampir dua kali lipat dibandingkan jumlah pendatang baru.

Menurut Denny, salah satu faktor utama adalah implementasi program penataan dokumen kependudukan sesuai domisili. Banyak warga yang selama ini tinggal di wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, kini mulai menyesuaikan data administrasi mereka.

"Melalui program ini, mereka melakukan penyesuaian administrasi kependudukan agar sesuai dengan domisili sebenarnya," jelasnya.

Fenomena ini mencerminkan tren deurbanisasi, yaitu pergeseran penduduk dari pusat kota ke wilayah penyangga. Namun, kondisi ini bukan berarti Jakarta kehilangan daya tarik, melainkan terjadi perubahan pola hunian dan aktivitas ekonomi.

Baca Juga: Pramono Anung Ajak Warga Jakarta Pilah Sampah dari Rumah

Sejumlah pekerja berjalan sepulang kerja di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta, Senin 10 Oktober 2022. (Antara)

Baca Juga: Pramono: Warga Jakarta yang Mudik Wajib Lapor RT, RW, Lurah

Biaya hidup yang tinggi, harga properti yang mahal, hingga kualitas lingkungan seperti kemacetan, polusi, dan risiko banjir menjadi alasan kuat warga memilih tinggal di kawasan yang lebih nyaman.

Mayoritas warga yang pindah keluar merupakan usia produktif (71,57 persen), dengan dominasi kelompok berpenghasilan rendah (64,53 persen). Alasan utama perpindahan adalah kebutuhan perumahan (33,92 persen). Sementara itu, pendatang baru yang masuk ke Jakarta umumnya datang karena faktor keluarga (33,72 persen).

Perubahan ini juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang memperkenalkan konsep kawasan aglomerasi. Konsep ini mengintegrasikan Jakarta dengan wilayah sekitarnya dalam satu sistem perkotaan yang saling terhubung secara ekonomi, mobilitas, dan infrastruktur.

"Meskipun secara administratif terpisah, wilayah-wilayah ini saling terhubung oleh mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, dan infrastruktur transportasi yang terintegrasi," tambahnya.

Selain perpindahan permanen, Dukcapil juga mencatat adanya 5.499 jiwa penduduk nonpermanen, yakni warga ber-KTP luar Jakarta yang tinggal sementara di ibu kota untuk keperluan tertentu.

Dengan dinamika ini, Jakarta kini bertransformasi menjadi pusat ekonomi nasional dalam ekosistem kawasan aglomerasi Jabodetabek. Fokus kebijakan kependudukan pun mulai bergeser, dari sekadar jumlah penduduk menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Redistribusi penduduk, yaitu secara tidak langsung mendukung tren warga yang pindah ke kota satelit (deurbanisasi) agar Jakarta bisa bernapas dari sisi kepadatan, sementara fungsi ekonominya tetap berjalan melalui konektivitas aglomerasi.

Jakarta kini berfungsi sebagai pusat ekonomi dalam sistem kawasan aglomerasi Jabodetabek, yaitu sebagai kota global berbudaya, jantung dari sebuah mega-ekosistem urban yang saling mendukung secara administratif dan fungsional.