BGN Percepat Pembangunan SPPG di Wilayah 3T, Ditargetkan Rampung dalam Sepekan

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan sekaligus aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan target penyelesaian dalam waktu satu minggu.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan tersebut dilakukan menggunakan pendekatan berbasis data agar pelaksanaan program dapat menjangkau daerah yang paling membutuhkan, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Maluku, Maluku Utara, serta wilayah 3T lainnya.

"Wilayah Papua, NTT, Nias, Maluku, Maluku Utara, dan daerah-daerah yang jauh menjadi prioritas karena masyarakat di sana sangat membutuhkan. Arahan Bapak Menko Pangan bersama seluruh kementerian dan lembaga adalah memastikan pelaksanaannya berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik," kata Sudaryono di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.

Menurut Sudaryono, pembangunan SPPG diprioritaskan di wilayah 3T karena daerah tersebut memiliki prevalensi stunting yang relatif tinggi. Oleh sebab itu, target penyelesaian yang sebelumnya direncanakan selama satu bulan dipercepat menjadi satu minggu agar masyarakat di wilayah prioritas dapat segera merasakan manfaat Program MBG.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku dapat membantu proses pengajuan maupun mempercepat pembukaan SPPG di luar prosedur resmi.

Baca Juga:Usai Kasus Keracunan MBG, BGN Berhentikan Kepala SPPG di Jayapura

"Saya pastikan seluruh proses dilakukan melalui sistem. Tidak ada pihak yang dapat menjanjikan atau membantu pembukaan SPPG di luar mekanisme resmi. Semua proses dilakukan secara transparan agar tata kelola Program MBG tetap akuntabel dan berintegritas," tuturnya.

Selain mempercepat pembangunan SPPG, BGN juga terus memperkuat tata kelola Program MBG melalui integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan sasaran penerima manfaat serta lokasi operasional SPPG sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran.

Sudaryono menjelaskan, data yang telah dikumpulkan dipadukan dengan data dari Kementerian Kesehatan untuk menentukan wilayah dengan angka stunting tertinggi, kemudian disesuaikan dengan kesiapan dapur yang akan beroperasi.

Baca Juga: BGN Tetapkan Tenggat 10 Agustus 2026 bagi SPPG untuk Lengkapi Sertifikat Higiene

"Dari data ini kita overlay (petakan) dengan data Kementerian Kesehatan, mana yang menjadi prioritas, yang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi, kemudian kita petakan dengan data dapur yang sudah siap. Ini Insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini," ucap Sudaryono.

Melalui sistem pendataan yang terintegrasi, pemerintah dapat menetapkan prioritas pelaksanaan Program MBG secara lebih objektif dan berbasis bukti. Pendekatan tersebut diharapkan membuat intervensi gizi lebih efektif karena difokuskan pada wilayah dengan tingkat kerawanan gizi yang tinggi.

Hasil pemetaan sementara menunjukkan sekitar 1.700 dapur telah diidentifikasi siap beroperasi di daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

(Sumber: Antara)