Zulhas: Ponpes Berasrama dengan Lebih dari 1.000 Santri Diizinkan Kelola Dapur MBG Mandiri

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memberikan izin kepada pondok pesantren (ponpes) dan sekolah berbasis keagamaan berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 santri atau siswa untuk mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan dapur tersebut tetap harus memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar kualitas serta keamanan makanan yang disajikan kepada para santri terjamin.

"Tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi terstandar SPPG, gitu," kata Zulhas di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Zulhas seusai Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perbaikan Tata Kelola Program MBG bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Menurut Zulhas, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan Program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat dalam skala besar.

Baca juga: Mendukbangga Cek Kualitas MBG 3B Saat Tinjau SPPG Pangkalpinang

"Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat di dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS (Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi). Itu rapat kami tadi," jelasnya.

Sementara itu, pesantren maupun sekolah berasrama yang memiliki kurang dari 1.000 santri atau siswa akan memanfaatkan layanan dari SPPG terdekat agar pelaksanaan program berjalan lebih efisien.

Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang memenuhi standar keamanan dan kualitas nasional.

Sebelumnya, pemerintah terus mempercepat penyaluran Program MBG dengan target mencapai 82,9 juta penerima hingga akhir 2026, termasuk di lingkungan pesantren yang hingga kini baru mencakup sekitar 10 persen.

"Kalau yang sekolah umum sudah hampir 80 persen, sedangkan pondok ini kira-kira baru 10 persen. Jadi, ini soal pendataan, padahal pondok ini kita sudah 2-3 kali rapat (terkait MBG), karena memang kami concern (perhatian) betul. Pondok ini perlu kita perhatikan, karena mereka paling memerlukan, santri-santri di situ perlu makanan yang bergizi," kata Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis, 2 April 2026.

Baca Juga: BGN Ungkap Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Papua

Ia menambahkan, pemerintah juga membuka jalur khusus bagi pesantren dan sekolah di bawah Kementerian Agama (Kemenag) agar proses penyaluran Program MBG dapat langsung terhubung dengan Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga distribusinya dapat berlangsung lebih cepat.

(Sumber: Antara)