Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa integritas pribadi setiap kepala daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan akuntabel.
Penegasan tersebut disampaikan Tito usai memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara hybrid dari Ruang Singhasari, Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur.
Tito menyampaikan keprihatinannya atas masih maraknya kasus korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah maupun wakil kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta aparat penegak hukum lainnya.
Baca juga: Cegah Salah Sasaran, Mendagri Integrasikan Data Dukcapil Bansos Biak Numfor
Guna menekan angka pelanggaran tersebut, Kemendagri berkolaborasi dengan KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperketat sistem pengawasan. Kendati demikian, Tito menyebut pengawasan sistemik tetap memiliki keterbatasan.
"Teman-teman kepala daerah itu bukan anak kemarin sore. Rata-rata politisi yang berjuang, pernah ikut kampanye, dikenal publik. Kita juga enggak bisa awasi dan jaga 24 jam, tujuh hari, seminggu, 365 hari. Semua akan kembali kepada diri pribadi masing-masing," ujar Tito di Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026.
Mendagri mengingatkan para pejabat daerah untuk tidak tergoda oleh praktik korupsi, terlebih aparat penegak hukum telah memetakan berbagai modus operandi penyelewengan anggaran.
"Kita harapkan dengan adanya acara ini, memang enggak akan menjamin tidak akan terjadi pelanggaran hukum, tapi kita berharap bisa jauh berkurang. Kita membangkitkan kesadaran rekan-rekan kepala daerah bahwa modus-modus operandi yang ada, itu aparat penegak hukum sudah tahu. Jadi, ya, kembali kepada (integritas) masing-masing," tegasnya.
Baca juga: Kejagung Sebut Audit BPKP Temukan MBG Era Dadan Boros Rp10,5 Triliun per Tahun
Kegiatan koordinasi di Surabaya merupakan pembuka dari rangkaian pembinaan di 10 klaster wilayah se-Indonesia. Seri pertama ini menyasar seluruh pemda di wilayah Jawa Timur dan Bali.
Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto, Deputi BPKP Aryanto Wibowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta. Sembilan klaster wilayah lainnya dijadwalkan menyulut agenda serupa dalam waktu dekat.
(Sumber: Antara)
