AHY Dorong Percepatan Normalisasi Sungai Ciliwung untuk Pengendalian Banjir

Ntvnews.id

, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai langkah pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Penjelasan dari Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena ada sejumlah faktor dinamika dan lain-lain maka ini mundur 2028-2029, jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan," ujar AHY dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Menurut AHY, proses normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 kilometer sejauh ini telah mencapai lebih dari separuh pekerjaan atau sekitar 52 persen.

Pemerintah kini mempercepat penyelesaian pada sejumlah titik prioritas yang dinilai paling membutuhkan penanganan segera.

"Karena memang wilayah Indonesia ini luas sehingga banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur," kata AHY.

Baca Juga: Hanyut di Sungai Ciliwung, Jasad Balita Asal Bojonggede Ditemukan

Ia berharap sisa normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 16 kilometer dapat diselesaikan secara bertahap tanpa kendala berarti sehingga mampu memperkuat sistem pengendalian banjir di kawasan rawan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa tantangan utama dalam proyek normalisasi Sungai Ciliwung saat ini berkaitan dengan pembebasan lahan.

"Ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut itu tanahnya belum bebas sehingga kami belum bisa bekerja," kata Diana.

Baca Juga: Fakta Memilukan Jasad Anak 11 Tahun Hanyut di Sungai Ciliwung

Ia mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam proses pembebasan lahan, dan menurutnya Pemprov DKI menunjukkan sikap yang sangat kooperatif.

"Dengan demikian, kami akan menyesuaikan lagi timeline-nya sampai tahun 2027. Insya Allah tidak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km. Hal ini tidak hanya dengan Jakarta, ada juga ke arah Jawa Barat, tinggal yang di Jabar nanti kami juga akan berkoordinasi dengan Pemprov Jabar," kata Diana.

(Sumber: Antara)