Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi pelebaran defisit APBN 2026 akibat konflik di Timur Tengah agar tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional. (Antara)
Ntvnews.id , Jakarta - Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat konflik di wilayah Timur Tengah.
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian per 13 Maret 2026 menunjukkan adanya tiga skenario dampak konflik terhadap APBN, yakni moderat, menengah, dan terburuk.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di angka 5,2 persen dengan imbal hasil SBN sekitar 7,2 persen dan defisit APBN diproyeksikan mencapai 3,53 persen.
Dalam skenario terburuk, harga minyak dapat melonjak hingga 115 dolar AS per barel dengan kurs rupiah sekitar Rp17.500 per dolar AS dan defisit APBN berpotensi melebar hingga 4,06 persen.
Beberapa faktor yang berpotensi memicu pelebaran defisit antara lain penurunan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta kenaikan imbal hasil obligasi global yang meningkatkan biaya utang.
Selain itu, perlambatan perekonomian global juga dapat menekan ekspor dan berdampak pada penerimaan negara.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategi, di antaranya pemberian insentif pajak darurat bagi sektor terdampak, tertundanya pajak bagi UMKM dan industri energi padat, pendanaan masuk bahan baku tertentu, serta optimalisasi penerimaan negara dari komoditas seperti CPO, nikel, emas, dan tembaga.
Berikut infografiknya:
Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akibat konflik di Timur Tengah agar tidak mengganggu target pertumbuhan ekonomi nasional. (Antara)
Baca Juga: Menko Airlangga Usulkan Perppu Antisipasi Dampak Perang Timur Tengah pada Defisit APBN
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
