Ntvnews.id, Beirut - Militer Israel Defense Forces (IDF) dilaporkan tengah menyusun rencana untuk memperluas secara signifikan operasi daratnya di Lebanon. Operasi ini disebut-sebut akan menargetkan wilayah selatan Sungai Litani serta menghancurkan infrastruktur militer milik kelompok Hezbollah.
Informasi tersebut diungkap sejumlah pejabat dari Israel dan Amerika Serikat kepada media Axios yang melaporkannya pada Sabtu, 14 Maret 2026.
Jika rencana tersebut benar-benar dijalankan, operasi itu akan menjadi invasi darat terbesar Israel ke Lebanon sejak konflik besar terakhir pada 2006. Langkah tersebut juga berpotensi menjadikan Lebanon sebagai pusat eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, terutama dalam konteks perang dengan Iran.
Seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa pendekatan militer yang akan digunakan serupa dengan operasi Israel di Gaza Strip.
Baca Juga: Pesawat Israel Terbang Rendah di Beirut, Sebar Selebaran Propaganda ke Warga Lebanon
"Kami akan melakukan apa yang kami lakukan di Gaza," kata seorang pejabat senior Israel, merujuk pada perataan bangunan yang diklaim Israel digunakan Hizbullah untuk menyimpan senjata dan meluncurkan serangan.
Keputusan untuk memperluas operasi militer ini disebut dipicu oleh serangan besar yang dilakukan Hizbullah pada Rabu lalu. Kelompok tersebut meluncurkan lebih dari 200 rudal yang disebut dikoordinasikan dengan serangan puluhan rudal dari Iran.
Sebelum serangan tersebut, Israel disebut masih berusaha menahan eskalasi di Lebanon agar fokus pada konflik utama dengan Iran.
"Sebelum serangan ini kami siap untuk gencatan senjata di Lebanon, tapi setelah itu, tidak ada jalan kembali dari operasi besar-besaran," ujar seorang pejabat senior Israel lainnya.
Laporan menyebutkan IDF telah menempatkan tiga divisi lapis baja dan infanteri di sepanjang perbatasan Lebanon sejak awal perang dengan Iran. Dalam dua pekan terakhir, beberapa unit darat juga dilaporkan melakukan infiltrasi terbatas ke wilayah Lebanon.
Foto kondisi bangunan yang rusak akibat serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, Senin (9/3/2026). ANTARA FOTO/ Xinhua/Bilal Jawich/tom. (Antara)
Pada Jumat, 13 Maret 2026, militer Israel mengumumkan pengiriman tambahan pasukan ke perbatasan serta mobilisasi pasukan cadangan sebagai persiapan perluasan operasi darat.
"Tujuannya adalah untuk mengambil alih wilayah, mendorong pasukan Hizbullah ke utara dan menjauh dari perbatasan, serta membongkar posisi militer dan gudang senjata mereka di desa-desa," jelas pejabat tersebut.
Dari pihak Hizbullah, pemimpin kelompok itu Naim Qassem memberikan respons keras terhadap ancaman invasi tersebut. Dalam pernyataannya pada Jumat, ia menilai upaya diplomatik pemerintah Lebanon gagal menjamin kedaulatan negara maupun melindungi warga sipil.
Ia menyatakan bahwa "tidak ada solusi selain perlawanan."
Qassem juga memperingatkan Israel bahwa invasi darat justru dapat menjadi keuntungan bagi pihaknya.
"Ketika musuh mengancam invasi darat, kami katakan padanya: ini bukan ancaman, tapi salah satu jebakan yang akan kamu masuki," kata Qassem.
"Karena setiap kemajuan invasi darat memungkinkan para pejuang perlawanan untuk mencapai keuntungan dan hasil melalui konfrontasi jarak dekat dengan musuh," tambahnya.
Sementara itu, IDF telah mengeluarkan perintah evakuasi luas bagi warga di Lebanon selatan. Untuk pertama kalinya, peringatan tersebut juga mencakup desa-desa di utara Sungai Litani hingga kawasan pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai basis kuat Hizbullah.
Sejak konflik memanas, sekitar 800.000 warga sipil Lebanon dilaporkan telah mengungsi. Sedikitnya 773 orang dilaporkan tewas, dengan mayoritas korban merupakan warga sipil.
Di tengah meningkatnya ketegangan militer, upaya diplomasi juga berlangsung secara intensif di balik layar. Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut meminta Israel untuk tidak menyerang Beirut–Rafic Hariri International Airport maupun infrastruktur negara Lebanon lainnya selama operasi berlangsung.
Pejabat Amerika Serikat menyebut Israel telah menyetujui perlindungan terhadap bandara tersebut, meskipun belum memberikan komitmen penuh untuk menjaga infrastruktur negara lainnya.
Baca Juga: Korban Tewas Serangan Israel di Lebanon Naik Jadi 394 Orang
Pada Jumat, militer Israel dilaporkan mengebom sebuah jembatan di Lebanon selatan yang disebut digunakan Hizbullah untuk mobilisasi pasukan serta pengiriman senjata.
"Kami merasa memiliki dukungan penuh AS untuk operasi ini," kata seorang pejabat Israel kepada Axios.
Ia juga menambahkan bahwa Israel akan terus berkonsultasi dengan Washington mengenai berbagai keputusan operasional di lapangan.
Sementara itu, seorang pejabat Amerika Serikat menyatakan dukungan terhadap langkah Israel dalam menghadapi serangan roket Hizbullah.
"Israel harus melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan tembakan roket Hizbullah," timpal seorang pejabat AS.
Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan menunjuk mantan menteri Ron Dermer untuk mengoordinasikan urusan terkait Lebanon selama perang berlangsung. Dermer akan menjadi penghubung utama dengan pemerintahan Trump sekaligus memimpin negosiasi dengan pemerintah Lebanon apabila pembicaraan langsung dimulai dalam beberapa minggu ke depan.
Dari pihak Amerika Serikat, koordinasi terkait isu ini disebut ditangani oleh penasihat Trump, Massad Boulos, yang juga menjabat sebagai utusan AS untuk Afrika.
Sementara itu, pemerintah Lebanon dalam beberapa hari terakhir mengisyaratkan kesiapan untuk menggelar pembicaraan langsung dengan Israel guna membahas kemungkinan gencatan senjata. Pembicaraan tersebut disebut dapat dilakukan dalam waktu dekat tanpa prasyarat.
Sumber-sumber diplomatik menyebut pemerintahan Trump berharap negosiasi ini dapat menjadi langkah awal menuju kesepakatan yang lebih luas guna mengakhiri secara resmi status perang antara Israel dan Lebanon yang telah berlangsung sejak 1948.
Bangunan runtuh setelah serangan udara Israel di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, pada 6 Maret 2026. ANTARA/Xinhua/Bilal Jawich. (Antara)