Bendera Amerika Serikat/ist
Ntvnews.id, Washington D.C - Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mewajibkan sebagian wisatawan menyerahkan informasi akun media sosial saat mengajukan izin masuk menuai penolakan dari pelaku industri perjalanan global.
Kebijakan yang masih dalam tahap usulan itu dinilai berpotensi membuat jutaan wisatawan mengurungkan niat berkunjung ke AS serta menimbulkan kerugian ekonomi hingga miliaran dolar.
Peringatan tersebut disampaikan World Travel & Tourism Council (WTTC) berdasarkan hasil survei terhadap hampir 5.000 wisatawan internasional yang rutin melakukan perjalanan lintas negara.
Hasil survei menunjukkan, sekitar sepertiga responden mengaku akan lebih ragu datang ke AS apabila pengajuan Electronic System for Travel Authorization (ESTA) atau izin masuk bagi negara-negara dalam Visa Waiver Program (VWP) mewajibkan pencantuman informasi akun media sosial.
WTTC memperkirakan, kebijakan tersebut berpotensi menggerus belanja wisata hingga 15,7 miliar dolar AS. Dalam skenario terburuk, AS bisa kehilangan sekitar 4,7 juta kunjungan wisatawan internasional atau setara 23 persen turis dari negara-negara peserta ESTA pada 2026.
Jaga Perbatasan, Tata Keseimbangan Artikel Kompas.id
Baca Juga: Eks Presiden FIFA Dukung Boikot Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat
Presiden WTTC Gloria Guevara menilai kebijakan tersebut dapat menghilangkan lebih dari 150.000 lapangan kerja dan melemahkan daya saing AS dibanding destinasi lain.
“Wisatawan dari negara-negara ESTA punya banyak pilihan destinasi. Permintaan informasi akun media sosial dipandang terlalu mengganggu privasi,” ujarnya dalam wawancara dengan CNN.
Ia menambahkan, jika aturan itu benar-benar diberlakukan, wisatawan bisa memilih negara tujuan lain. Penurunan kunjungan wisata otomatis berdampak pada berkurangnya lapangan kerja.
Cara membuat paspor (freepik.com)
Guevara juga menyebutkan, pada tahun lalu banyak negara menikmati lonjakan kunjungan internasional, sementara AS justru tidak mengalami pemulihan yang sebanding. Dalam survei WTTC, dua pertiga responden dari Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris menyatakan sudah mengetahui rencana kebijakan tersebut.
Banyak di antara mereka menilai aturan itu akan membuat AS terasa kurang ramah, baik untuk tujuan wisata maupun perjalanan bisnis.
Baca Juga: Viral Video Keluarga Antar Putri Bertugas sebagai Tentara Amerika Serikat
Usulan perubahan yang dipublikasikan di Federal Register oleh US Customs and Border Protection (CBP) itu akan berdampak pada 42 negara anggota Visa Waiver Program, termasuk Inggris, Jepang, Australia, Italia, Israel, hingga Qatar.
Saat ini, formulir ESTA hanya mewajibkan data standar seperti nomor paspor, tanggal lahir, serta riwayat kriminal. Pada 2016, kolom informasi media sosial sebenarnya sudah ditambahkan, namun masih bersifat opsional. Melalui usulan kebijakan terbaru ini, data akun media sosial akan menjadi persyaratan wajib.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
