Terungkap Isi Pertemuan Prabowo dengan Tokoh 'Oposisi'

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah figur yang kerap dianggap sebagai oposisi pada Jumat, 30 Januari 2026.

Salah satu tokoh yang hadir adalah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Menurut Abraham, para undangan dalam pertemuan tersebut tidak tepat jika dilabeli sebagai oposisi. Ia menilai pertemuan itu justru dihadiri oleh para pakar sesuai bidang keahliannya masing-masing.

Beberapa nama yang hadir antara lain peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, serta mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji.

"Tidak tepat dibilang oposisi karena ada Siti Zuhro juga dari BRIN," katanya, dikutrip Tempo, Minggu, 1 Februari 2026.

Dari unsur pemerintah, Abraham menyebut pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Selain itu, turut hadir Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA).

Pertemuan berlangsung cukup panjang, yakni sekitar 4 jam 30 menit, mulai pukul 16.30 WIB hingga 21.00 WIB, bertempat di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Agenda dibuka dengan paparan Presiden Prabowo mengenai berbagai program pemerintah serta langkah-langkah penyelamatan kekayaan sumber daya alam.

"Lebih-kurang 40 menit Prabowo melakukan pemaparan," katanya.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Percepat Reformasi Integritas Pasar Modal

Terkait isu penyelamatan sumber daya alam, Abraham menilai Prabowo menunjukkan keseriusan dalam menghadapi oligarki. Prabowo disebut tidak gentar meski ada potensi tekanan balik terhadap perekonomian nasional.

"Walau mereka pasti punya cara untuk menghadapi Prabowo. Misalnya, ingin menggoyang ekonomi Indonesia agar Indonesia jatuh dalam krisis," katanya.

Abraham juga menyampaikan bahwa Prabowo menjelaskan alasan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski tidak mengingat secara rinci alasan tersebut, Abraham mengingat penegasan Prabowo bahwa Indonesia dapat menarik diri jika keberadaan dewan itu justru merugikan warga Gaza dan Palestina.

"Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Sebab, kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar," katanya.

Selain itu, Prabowo turut menyinggung agenda reformasi kepolisian serta hasil pertemuannya dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss.

Setelah pemaparan Presiden, masing-masing tokoh diberi kesempatan mempresentasikan pandangan sesuai bidangnya. Abraham sendiri menyampaikan materi terkait pemberantasan korupsi dan pendekatan hukumnya.

Ia menyoroti rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Pada 2025, Transparency International merilis IPK 2024 yang menempatkan Indonesia pada skor 37 dari skala 100.

Abraham kemudian memaparkan peta jalan pemberantasan korupsi dan strategi peningkatan IPK. Ia mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang memuat empat poin utama berpengaruh terhadap IPK.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad (jas abu-abu) saat memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2025). (ANTARA)

Poin pertama adalah foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing. Kedua, illicit enrichment atau peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

"Ini yang harus diperbaiki. Sebab, ini berkaitan dengan pemulihan aset. Indonesia harus punya undang-undang perampasan aset karena ini akan menyangkut peningkatan harta kekayaan penyelenggaraan negara," ujarnya.

Poin ketiga adalah trading influence atau perdagangan pengaruh, dan keempat commercial bribery atau suap di sektor swasta.

"Jadi empat hal yang saya sampaikan bahwa empat hal ini menjadi isu internasional untuk agenda pemberantasan korupsi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo memang disebut mengundang tokoh-tokoh yang dianggap sebagai oposisi pada Jumat, 30 Januari 2026. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat menjadi pembicara dalam acara retret Persatuan Wartawan Indonesia.

Baca Juga: Prabowo Sampaikan Pesan ke Investor: Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kokoh

Menurut Sjafrie, pertemuan tersebut membahas bagaimana negara seharusnya dikelola secara baik dan inklusif.

"Tadi malam Bapak Presiden dan beberapa tokoh nasional yang tanda kutip mengatakan oposisi," ucap Sjafrie di Bogor, Jawa Barat, sebagaimana dikutip Antara.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkap sejumlah nama tokoh yang hadir dalam pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Namun, berbeda dengan Sjafrie, Prasetyo menegaskan para tamu tersebut tidak dapat disebut sebagai oposisi.

"Enggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan," kata Prasetyo di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Sabtu, 31 Januari 2026.