Ilustrasi. Bendera Amerika Serikat
Ntvnews.id, Washington D.C - Amerika Serikat meminta seluruh sekutu dan mitranya untuk menaikkan belanja pertahanan hingga lima persen dari produk domestik bruto (PDB). Dorongan tersebut tertuang dalam Strategi Pertahanan Nasional terbaru yang dirilis Pentagon pada Jumat lalu.
Strategi ini menegaskan kembali agenda Presiden Donald Trump bertajuk “America First” dan “Perdamaian Melalui Kekuatan,” sekaligus menekankan pentingnya peran sekutu dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar atas keamanan nasional masing-masing.
Kebijakan tersebut sejalan dengan fokus Washington untuk memperkuat pertahanan wilayahnya sendiri serta kepentingan strategis di Belahan Barat.
“Kami akan mendorong agar sekutu dan mitra memenuhi standar ini di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa,” demikian pernyataan dalam dokumen tersebut yang merujuk pada target belanja pertahanan sebesar lima persen PDB.
Dikutip dari Antara, Senin, 26 Januari 2026, strategi itu menyebutkan bahwa apabila sekutu bersama AS memenuhi target belanja militer tersebut, mereka akan mampu membangun kekuatan kolektif yang cukup untuk mencegah atau mengalahkan potensi lawan di berbagai kawasan strategis dunia, termasuk menghadapi agresi secara bersamaan.
Baca Juga: Macron: Uni Eropa Tak Perlu Ragu Hadapi Ancaman Tarif Amerika Serikat
Sebelumnya, negara-negara anggota NATO telah menyepakati komitmen untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga lima persen PDB pada 2035. Target baru NATO mencakup alokasi 3,5 persen untuk belanja militer inti, serta tambahan 1,5 persen untuk pengeluaran yang berkaitan dengan keamanan.
Dalam dokumen itu, Pentagon memberikan apresiasi kepada Eropa dan Korea Selatan yang dinilai telah menaikkan anggaran pertahanan sejak Trump kembali menjabat. Namun, sinyal tekanan lebih lanjut juga diarahkan kepada sekutu besar lainnya, termasuk Jepang, agar mengikuti langkah serupa.
Selaras dengan Strategi Keamanan Nasional Gedung Putih yang dirilis pada Desember lalu, strategi pertahanan ini turut menyoroti pesatnya pembangunan kekuatan militer Tiongkok. Meski demikian, pendekatan yang diambil disebut berlandaskan pada penangkalan melalui kekuatan, “bukan konfrontasi”.
NATO (NATO)
“Presiden (Donald) Trump menginginkan perdamaian yang stabil, perdagangan yang adil, dan hubungan saling menghormati dengan Tiongkok,” bunyi dokumen tersebut.
Pemerintah AS menegaskan bahwa tujuannya bukan untuk mendominasi Beijing, melainkan mencegah Tiongkok mendominasi Amerika Serikat dan para sekutunya.
Baca Juga: Trump Klaim NATO Tekan Denmark soal Keamanan Greenland, AS Bakal Bertindak
Sebagai bagian dari implementasi strategi ini, militer AS berencana membangun “pertahanan penolakan yang kuat” di sepanjang rantai pulau pertama, mulai dari Jepang, Taiwan, Filipina, hingga Kalimantan, yang mengelilingi wilayah perairan pesisir Tiongkok.
Berbeda dengan dokumen keamanan Gedung Putih, strategi pertahanan ini juga menyinggung Korea Utara yang dipandang sebagai ancaman militer langsung bagi Jepang dan Korea Selatan. Namun demikian, Pentagon menilai Korea Selatan kini telah memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab utama dalam menangkal ancaman Korea Utara, dengan dukungan Amerika Serikat yang lebih terbatas.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
