Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 20 Januari 2026. (ANTARA/Desca Lidya Natalia) (Antara)
Ntvnews.id, Beijing - Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa Tiongkok telah menerima undangan dari Amerika Serikat untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, namun belum memberikan kepastian mengenai sikap Beijing terhadap undangan tersebut.
"China sudah mendapat undangan Amerika Serikat soal Dewan Perdamaian Gaza," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Selasa, 20 Januari 2026.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyebut bahwa negara-negara yang ingin memperoleh kursi permanen di Dewan Perdamaian Gaza diminta memberikan kontribusi dana lebih dari 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun.
Meski demikian, Guo Jiakun tidak bersedia menjelaskan lebih lanjut apakah China akan menerima undangan tersebut ataupun bersedia membayar kontribusi dana yang disyaratkan untuk menjadi anggota dewan.
Baca Juga: Siap-siap! Purbaya Akan Tindak Tegas Perusahaan China Pengemplang Pajak
"China sudah mendapatkan undangan AS, tidak ada lagi informasi yang dapat saya tambahkan mengenai hal ini," ungkap Guo Jiakun setelah beberapa kali ditanya wartawan.
Trump sebelumnya mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang melibatkan sejumlah tokoh internasional, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, serta Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
Baca Juga: Trump Ancam Tarif Hingga 200 Persen Jika Macron Tolak Gabung ke Dewan Perdamaian Gaza
Keanggotaan dalam dewan tersebut berlaku paling lama tiga tahun sejak piagam diberlakukan dan dapat diperpanjang atas persetujuan ketua. Namun, ketentuan masa jabatan itu tidak diberlakukan bagi negara yang menyumbangkan dana tunai lebih dari 1 miliar dolar AS pada tahun pertama.
Trump ditetapkan sebagai ketua pertama Dewan Perdamaian Gaza dan memiliki kewenangan menentukan negara-negara yang akan diundang bergabung. Setiap keputusan diambil melalui mekanisme suara mayoritas, tetapi tetap memerlukan pengesahan dari ketua, termasuk persetujuan penggunaan segel resmi dewan.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza dilakukan setelah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November 2025 menyetujui resolusi yang diusulkan Amerika Serikat untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza, pendirian dewan perdamaian yang dipimpin Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional dengan mandat militer yang dikoordinasikan bersama Israel dan Mesir.
Baca Juga: Trump Undang Hungaria Jadi Anggota Pendiri Dewan Perdamaian Gaza
Selain China, sejumlah negara lain juga menyatakan telah menerima undangan dari Presiden AS Donald Trump untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza, di antaranya Norwegia, Belanda, Slovenia, Turki, Yordania, dan Maroko. Para pemimpin negara tersebut mengaku menerima undangan resmi melalui surat dari Trump.
Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza guna mendukung tata kelola dan pelayanan publik, serta National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) sebagai komite teknokratik untuk mengawasi proses transisi kekuasaan di Jalur Gaza.
Berbagai mekanisme tersebut menandai dimulainya fase kedua kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan kelompok perlawanan Palestina Hamas, yang berfokus pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, serta rekonstruksi wilayah Gaza.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
