Ntvnews.id, Paris - Pemerintah Prancis dikabarkan akan menolak ajakan untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Sikap tersebut disampaikan oleh sumber yang dekat dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dilansir dari AFP, Selasa, 20 Januari 2026, dewan itu semula dirancang untuk mengawasi proses rekonstruksi Gaza yang hancur akibat konflik. Namun, piagam pembentukannya dinilai tidak membatasi peran dewan hanya pada wilayah Palestina yang diduduki.
"Piagamnya melampaui kerangka kerja Gaza semata," ujar sumber dekat Presiden Macron kepada AFP.
"Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, khususnya mengenai penghormatan terhadap prinsip dan struktur Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dalam keadaan apa pun tidak dapat dipertanyakan." tambahnya.
Baca Juga: Prancis Kirim Pasukan ke Greenland, Macron Bilang Ini
Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis sebelumnya melalui Kementerian Luar Negeri telah menegaskan kembali komitmennya terhadap peran dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Ini tetap menjadi landasan multilateralisme yang efektif, di mana hukum internasional, kesetaraan kedaulatan negara, dan penyelesaian sengketa secara damai lebih diutamakan daripada kesewenang-wenangan, politik kekuasaan, dan perang," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Prancis.
Kemlu Prancis juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah menelaah kerangka hukum yang diusulkan untuk pembentukan dewan tersebut bersama para mitra, seraya mengungkapkan kekhawatiran bahwa "proyek ini melampaui situasi di Gaza".
Meski demikian, sumber dekat Presiden Macron menegaskan bahwa Prancis tetap berkomitmen penuh terhadap upaya gencatan senjata di Gaza serta mendukung terciptanya prospek politik yang kredibel bagi Palestina dan Israel.
Presiden Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis dan Arab Saudi akan bersama-sama memimpin sebuah konferensi untuk membahas pembentukan negara Palestina. (Antara)