Raja Kerajaan Yordania Hasyimiah Raja Abdullah II ibn Al Hussein (Kanan) dalam pertemuan bilateral dengan Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 14 November 2025. ANTARA/Fathur Rochman. (Antara)
Ntvnews.id, Amman - Raja Yordania Abdullah II dilaporkan menerima undangan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian Gaza. Informasi tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Yordania pada Minggu.
Dalam keterangannya, kementerian menyebutkan raja menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, dan dokumen terkait, yang saat ini sedang ditinjau sesuai dengan prosedur hukum internal.
“Yordania menghargai peran kepemimpinan Presiden Trump dalam mencapai gencatan senjata di Gaza, meluncurkan rencana perdamaian komprehensif, dan upaya yang dilakukannya untuk mencapai keamanan, stabilitas, dan perdamaian,” demikian pernyataan resmi tersebut, sebagaiman dikutip Reuters, Senin, 19 Januari 2026.
Sebelumnya pada Jumat, Gedung Putih mengumumkan susunan anggota komite Gaza yang akan mengawasi masa transisi pemerintahan di wilayah itu. Pembentukan komite ini merupakan bagian dari rencana 20 poin Presiden Donald Trump yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Jalur Gaza.
Baca Juga: PBB Ungkap Lebih dari 100 Anak Gaza Tewas Sejak Gencatan Senjata Berlaku
Mantan Wakil Menteri Palestina pada Otoritas Palestina, Dr. Ali Shaath, secara resmi memulai tugasnya sebagai Ketua Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for Gaza Administration/NCAG) pada Minggu. Ia menyatakan langkah awal yang diambil adalah mengadopsi dan menandatangani pernyataan misi komite tersebut.
Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif Gaza yang akan mendukung tata kelola dan pelayanan publik. Dewan ini beranggotakan sejumlah tokoh internasional, antara lain Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, utusan khusus Trump Steve Witkoff, serta menantu Trump, Jared Kushner.
Warga Palestina berjalan melewati puing-puing bangunan yang hancur setelah kembali ke Khan Younis, di Jalur Gaza selatan, pada 12 Oktober 2025. Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada hari Jumat. (ANTARA/Xinhua/Rizek A (Antara)
Selain itu, jajaran anggota juga mencakup mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Menteri Negara Uni Emirat Arab untuk Kerja Sama Internasional Reem Al-Hashimy, diplomat senior Qatar Ali Al-Thawadi, serta Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad, di antara nama-nama lainnya.
Sebelumnya pada Rabu, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana gencatan senjata Gaza, yang berfokus pada demiliterisasi, pembentukan tata kelola teknokratis, serta upaya rekonstruksi wilayah.
Fase pertama kesepakatan gencatan senjata mulai diberlakukan pada 10 Oktober, menghentikan perang Israel yang telah menewaskan lebih dari 71.000 orang dan melukai lebih dari 171.000 lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
