Arsip - Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (ANTARA/Anadolu/py) (Antara)
Ntvnews.id, Washington D.C - Gedung Putih menyebut otoritas Iran telah menghentikan rencana pelaksanaan 800 hukuman mati setelah mendapat tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, menyusul tindakan represif pemerintah Iran terhadap para demonstran.
"Presiden memahami hari ini bahwa 800 eksekusi mati yang dijadwalkan dan seharusnya dilakukan kemarin telah dihentikan," kata Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, kepada wartawan, seperti dikutip dari AFP, Sabtu, 17 Januari 2026.
Meski demikian, Leavitt menegaskan opsi militer Amerika Serikat tetap berada di atas meja sebagai salah satu pilihan Presiden Trump.
"Semua opsi tetap terbuka bagi presiden," ujar pejabat Gedung Putih tersebut, sembari menambahkan bahwa Trump telah memperingatkan Teheran mengenai adanya "konsekuensi serius" jika pembunuhan terhadap demonstran terus berlangsung.
Baca Juga: Trump Serukan Warga Iran Terus Demonstrasi, Sebut Bantuan Segera Datang
Sebelumnya, pemerintah Iran membantah adanya rencana eksekusi mati terhadap para pengunjuk rasa di tengah gelombang aksi protes.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Rabu, 14 Januari 2026 menyatakan tidak ada agenda hukuman gantung maupun eksekusi mati bagi para demonstran. Pernyataan itu disampaikannya dalam wawancara dengan media Amerika Serikat, Fox News.
"Tidak ada hukuman gantung, hari ini atau besok. Saya bisa katakan dengan yakin, tidak ada rencana untuk melakukan hukuman gantung sama sekali," kata Menlu Iran tersebut.
Ilustrasi - Aksi unjuk rasa di Iran. ANTARA/Anadolu/as. (Antara)
Pernyataan Araghchi muncul sehari setelah Trump menyatakan bahwa Washington siap mengambil "tindakan yang sangat keras" jika Iran benar-benar mengeksekusi mati para demonstran.
Dalam beberapa waktu terakhir, Trump dan sejumlah pejabat AS meningkatkan tekanan retorika terhadap Teheran di tengah gelombang protes yang pecah sejak akhir bulan lalu akibat memburuknya kondisi ekonomi.
Baca Juga: DPR: RUU Perampasan Aset Dirancang Bisa Rampas Aset Tanpa Putusan Pengadilan
Dalam wawancara yang sama, Araghchi juga mengklaim situasi di Iran telah kembali terkendali dan pemerintah berada dalam kondisi "kendali penuh". Ia menyebut kerusuhan yang terjadi sebagai bagian dari apa yang digambarkannya sebagai operasi terorisme berskala besar.
Sebelumnya, sejumlah pejabat Iran menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik apa yang mereka sebut sebagai "kerusuhan" dan "aksi terorisme" yang terjadi di tengah gelombang protes tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
