FBI Geledah Rumah Jurnalis Terkait Dugaan Kebocoran Informasi

Ntvnews.id, Washington D.C - Biro Investigasi Federal (FBI) menggeledah kediaman seorang jurnalis Washington Post yang sebelumnya menulis laporan mengenai pemangkasan lapangan kerja pegawai federal Amerika Serikat (AS).

Jaksa Agung AS Pam Bondi menyatakan penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan kebocoran informasi dari Departemen Pertahanan atau Pentagon.

Dilansir dari AFP, Kamis, 15 Januari 2026, Bondi mengatakan jurnalis tersebut "sedang memperoleh dan melaporkan informasi rahasia dan informasi yang bocor secara ilegal dari kontraktor Pentagon" serta menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan berdasarkan permintaan Departemen Pertahanan.

Washington Post mengungkapkan bahwa reporter yang dimaksud adalah Hannah Natanson. Media itu menyebut agen federal menyita sejumlah barang dari rumah Natanson di Virginia, wilayah pinggiran Washington, berupa laptop kerja, laptop pribadi, telepon genggam, serta jam tangan. Namun, para agen menyampaikan kepada Natanson bahwa dirinya bukan target utama dalam penyelidikan tersebut.

Baca Juga: FBI Rilis Foto Orang Diduga Tembak Charlie Kirk

Surat kabar itu juga melaporkan bahwa aparat penegak hukum tengah menyelidiki Aurelio Perez-Lugones, seorang administrator sistem dengan izin keamanan tingkat tinggi. Ia diduga membawa pulang dokumen intelijen, yang ditemukan di dalam kotak makan siang serta ruang bawah tanah rumahnya.

Perez-Lugones, yang pernah bertugas di Angkatan Laut AS sebelum bekerja sebagai kontraktor Pentagon, ditangkap pekan lalu di Maryland. Berdasarkan dokumen pengadilan, tidak ada keterangan yang menyebutkan adanya kontak antara Perez-Lugones dan jurnalis.

"Pembocor informasi tersebut saat ini berada di balik jeruji besi," kata Bondi melalui media sosial. "Pemerintahan Trump tidak akan mentolerir kebocoran informasi rahasia ilegal yang, jika dilaporkan, menimbulkan risiko serius bagi keamanan nasional negara kita."

FBI. (Ist.)

Pada Desember lalu, Natanson menulis laporan tentang pengalamannya mempublikasikan nomor telepon aman di sebuah forum daring bagi pegawai pemerintah. Banyak pegawai kemudian menghubunginya untuk berbagi pengalaman terkait pemotongan anggaran serta perubahan kebijakan yang dinilai radikal pada masa jabatan kedua Presiden Donald Trump.

Sementara itu, Departemen Pertahanan sejak tahun lalu membatasi akses media di dalam Pentagon. Kebijakan tersebut memaksa sejumlah media mengosongkan kantor mereka di gedung tersebut dan secara signifikan mengurangi jumlah sesi pengarahan bagi jurnalis.

Sejumlah media nasional dan internasional, seperti The New York Times, AP, AFP, dan Fox News, dilaporkan menolak menandatangani aturan media baru tersebut, yang berujung pada pencabutan kredensial akses pers mereka.