Belanda Sebut Ancaman Tarif Trump sebagai Pemerasan

Ntvnews.id, Amsterdam - Menteri Luar Negeri Belanda David van Weel menilai ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengenakan tarif terhadap sejumlah negara Eropa terkait isu Greenland sebagai tindakan pemerasan.

"Sekutu tidak memperlakukan satu sama lain seperti ini... Apa yang terjadi adalah pemerasan. Dan itu tidak perlu, karena tidak membantu memperkuat aliansi. Itu juga tidak berkontribusi pada keamanan Greenland," ujar van Weel kepada stasiun televisi NPO 1, sebagaimana dikutip dari AFP, Senin, 19 Januari 2026.

Van Weel mengaku sangat terkejut dengan eskalasi situasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir, khususnya setelah pertemuan antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland pada 14 Januari.

"Denmark mengajukan permintaan: 'Bergabunglah dengan kami, beberapa negara lagi, untuk menunjukkan kepada AS bahwa kami menanggapi masalah keamanan dengan serius.' Niatnya positif, tetapi kemudian justru dihukum karena itu,” kata van Weel.

Baca Juga: Khamenei Tuding Trump Bertanggung Jawab atas Kerusuhan di Iran

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas pengumuman Trump pada Sabtu lalu mengenai rencana pemberlakuan tarif sebesar 10 persen terhadap Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai Februari. Tarif itu disebut akan dinaikkan menjadi 25 persen dan tetap diberlakukan hingga Amerika Serikat dapat membeli Greenland.

Sementara itu, pemimpin aliansi Partai Hijau-Kiri-Buruh (GroenLinks-PvdA) di parlemen Belanda, Jesse Klaver, menegaskan bahwa Eropa perlu memberikan “respons yang cepat, bersatu, dan tegas” terhadap ancaman Trump serta “menetapkan batasan,” alih-alih mengikuti tekanan tersebut.

Arsip - Gedung markas Uni Eropa di Brussels, Belgia. (ANTARA)

Pada 17 Januari, Menteri Pertahanan Belanda Ruben Brekelmans menyatakan bahwa negaranya akan mengirimkan dua perwira ke Greenland, bukan satu, untuk menjalankan misi pengintaian bersama sekutu NATO demi menjaga keamanan wilayah itu.

Trump sendiri berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat dengan alasan kepentingan strategis bagi keamanan nasional AS.

Baca Juga: Terima Hadiah Nobel Perdamaian dari Pemimpin Oposisi Venezuela, Ini Kata Trump

Namun, otoritas Denmark dan Greenland menolak keras gagasan tersebut dan mengingatkan Washington agar tidak mengambil alih pulau itu, sembari menegaskan pentingnya menghormati integritas teritorial kedua pihak.

Greenland diketahui merupakan koloni Denmark hingga 1953 dan hingga kini tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark. Meski demikian, wilayah tersebut memperoleh status otonomi pada 2009, yang memberinya kewenangan luas untuk mengatur urusan domestik dan pemerintahan sendiri.