Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berbicara pada konferensi pers di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo, Jepang, 19 Januari 2026. (Rodrigo Reyes Marin/Pool via Xinhua) (Antara)
Ntvnews.id, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Senin, 19 Januari 2026 mengumumkan rencana pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuka jalan bagi pelaksanaan pemilihan umum lebih awal yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026.
Dalam konferensi pers, Takaichi menyampaikan bahwa majelis rendah yang beranggotakan 465 orang tersebut akan dibubarkan pada Jumat, 23 Januari 2026, bertepatan dengan pembukaan masa sidang parlemen reguler tahun ini.
Ia menjelaskan bahwa pemungutan suara akan digelar pada 8 Februari 2026, sementara masa kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari 2026.
Pemilu mendatang menjadi yang pertama sejak Takaichi menjabat sebagai perdana menteri pada 21 Oktober 2025, meskipun sisa masa jabatan parlemen saat ini masih lebih dari dua tahun.
Baca Juga: PM Jepang Pertimbangkan Bubarkan DPR dan Pemilu Lebih Cepat
Pada pekan sebelumnya, Takaichi telah menyampaikan rencana pembubaran majelis rendah tersebut kepada para petinggi partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (Liberal Democratic Party/LDP), serta mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party).
Sementara itu, untuk menghadapi blok penguasa, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (Constitutional Democratic Party of Japan) dan Partai Komeito, yang sebelumnya merupakan sekutu lama LDP, pada Kamis, 15 Januari 2026 sepakat membentuk Aliansi Reformasi Sentris (Centrist Reform Alliance).
Aliansi tersebut diperkirakan akan menjadi kekuatan oposisi terbesar dalam kontestasi pemilu yang akan datang.
Baca Juga: PM Jepang Sanae Takaichi Berencana Potong Gajinya Sendiri
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
