Ntvnews.id, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dilaporkan sedang menimbang opsi penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal, sekitar dua tahun sebelum jadwal semula, seiring tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinetnya yang dinilai relatif tinggi.
Dilansir dari Anadolu, Senin, 12 Januari 2026, Takaichi disebut telah menyampaikan kepada salah satu pejabat Partai Demokrat Liberal (LDP) mengenai kemungkinan membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau majelis rendah pada awal masa sidang reguler parlemen yang direncanakan dimulai pada 23 Januari.
Politikus berusia 64 tahun itu terpilih sebagai perdana menteri Jepang ke-104 pada Oktober tahun lalu.
Baca Juga: China Larang Warganya Ke Jepang Buntut Omongan PM Sanae
Partai Demokrat Liberal yang dipimpin Takaichi, bersama mitranya Partai Inovasi Jepang, saat ini menguasai mayoritas tipis di majelis rendah parlemen berkamar dua yang beranggotakan 465 kursi. Namun, koalisi tersebut masih berstatus minoritas di majelis tinggi yang memiliki 225 kursi.
Jika Takaichi memutuskan untuk menggelar pemilu lebih cepat, periode kampanye resmi diperkirakan dapat dimulai pada 27 Januari atau 3 Februari, dengan hari pencoblosan diproyeksikan berlangsung pada 8 Februari atau 15 Februari.
Bendera Jepang (Antara)
Pemilihan anggota majelis rendah parlemen Jepang yang secara lokal dikenal sebagai Diet terakhir dilaksanakan pada Oktober 2024. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemilu berikutnya sejatinya dijadwalkan paling lambat pada Oktober 2028.
Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang dilaporkan telah menginstruksikan dewan pemilihan di setiap prefektur untuk bersiap menghadapi kemungkinan digelarnya pemilu nasional. Sementara itu, hasil survei menunjukkan sekitar 703 orang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilu mendatang.
Dari total 465 kursi di majelis rendah, sebanyak 289 kursi diperebutkan melalui daerah pemilihan satu kursi, sedangkan 176 kursi lainnya dialokasikan melalui mekanisme perwakilan proporsional.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi (kanan). (ANTARA)