Bendera Myanmar (Pixabay)
Ntvnews.id, Naypyidaw - Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang mendapat dukungan militer Myanmar dilaporkan memimpin perolehan suara pada tahap pertama pemilihan umum, berdasarkan hasil awal yang dikutip media pemerintah. Pemilu ini menjadi yang pertama digelar sejak kudeta militer pada 2021.
Dilansir dari Reuetrs, Minggu, 4 Januari 2026, Junta militer Myanmar, yang memicu perlawanan nasional setelah menindak keras aksi pro-demokrasi pascakudeta, menyatakan bahwa pemilu yang dilaksanakan dalam tiga tahap tersebut ditujukan untuk menciptakan stabilitas politik di Myanmar, salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara.
Mengutip AsiaOne, Sabtu, 3 Januari 2026, hasil sementara pemilu pertama Myanmar sejak 2020 yang dirilis oleh Union Election Commission (UEC) untuk 56 daerah pemilihan menunjukkan kemenangan telak partai pendukung junta, sesuai dengan berbagai perkiraan sebelumnya, meskipun tingkat partisipasi pemilih terbilang rendah.
Data yang dipublikasikan pada Jumat memperlihatkan USDP, yang dipimpin oleh para jenderal purnawirawan, berhasil merebut 38 dari 40 kursi Pyithu Hluttaw atau majelis rendah yang telah dihitung. Sementara itu, Shan Nationalities Democratic Party yang juga dikenal sebagai Partai Macan Putih serta Mon Unity Party masing-masing memperoleh satu kursi.
Baca Juga: ASEAN Kecam Pengeboman Udara Rumah Sakit Mrauk-U di Rakhine, Myanmar
Dalam arena persaingan yang terbatas dan dengan kandidat yang telah melalui proses seleksi militer, USDP juga mendominasi perolehan kursi parlemen daerah atau State Hluttaw. Partai ini memenangkan 14 dari 15 kursi yang telah dihitung menggunakan sistem first-past-the-post, sedangkan satu kursi lainnya diraih Akha National Development Party.
Untuk majelis tinggi atau Amyotha Hluttaw, sejauh ini baru satu kursi yang diumumkan dan berhasil dimenangkan oleh Wa National Party.
Hingga kini, belum ada jadwal resmi terkait pengumuman hasil akhir pemilu. Proses pemungutan suara ini menuai kritik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sejumlah negara Barat, serta kelompok pembela hak asasi manusia. Kritik tersebut muncul karena partai-partai anti-junta tidak diikutsertakan dan segala bentuk kritik terhadap pemilu dinyatakan sebagai tindakan ilegal.
Pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing saat menghadiri parade militer memperingati 78 tahun angkatan bersenjata Myanmar di Naypyidaw, Myanmar, Jumat, 1 Agustus 2025. (Antara)
Komisi pemilihan juga belum mengungkap total jumlah daerah pemilihan yang terlibat pada tahap pertama, dan memilih mengumumkan hasil secara bertahap per wilayah. Pada Rabu lalu, junta menyebutkan bahwa 52 persen pemilih, atau lebih dari separuh pemilih yang memenuhi syarat, telah menggunakan hak pilihnya pada tahap pertama.
Angka partisipasi ini lebih rendah dibandingkan tingkat kehadiran pemilih sekitar 70 persen pada pemilu 2020 dan 2015, berdasarkan data International Foundation for Electoral Systems yang berbasis di Amerika Serikat.
Baca Juga: Meski Tekuk Myanmar 3-1, Timnas Indonesia U-22 Gagal ke Semifinal SEA Games 2025
Dua tahap pemungutan suara berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 11 dan 25 Januari, mencakup 265 dari total 330 wilayah administratif Myanmar, termasuk beberapa daerah yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali junta.
Sementara itu, pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, masih menjalani penahanan, dan partainya, National League for Democracy, telah dibubarkan. Dalam pemilu 2020, Suu Kyi dan partainya mencatat kemenangan telak.
Para analis menilai upaya junta untuk membentuk pemerintahan yang stabil di tengah konflik perang saudara mengandung risiko besar. Selain itu, pemerintahan yang dikendalikan militer, meskipun berwajah sipil, diperkirakan akan sulit memperoleh pengakuan internasional secara luas.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
