Bendera Malaysia (Pixabay)
Ntvnews.id, Kuala Lumpur - Malaysia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2025 menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus kecaman keras atas serangan udara yang menghantam Rumah Sakit Mrauk-U di Negara Bagian Rakhine Barat, Myanmar, pada Rabu, 10 Desember 2025.
Sikap tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi Ketua ASEAN yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia dan dirilis di Kuala Lumpur pada Sabtu malam.
“ASEAN menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan dengan tegas mengecam serangan udara terhadap Rumah Sakit Mrauk-U di Negara Bagian Rakhine Barat, Myanmar, pada 10 Desember 2025, yang mengakibatkan sedikitnya 31 warga sipil meninggal dunia dan 76 orang lainnya mengalami luka-luka,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Malaysia.
Malaysia menegaskan bahwa serangan yang menyasar warga sipil serta fasilitas layanan kesehatan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949. Tindakan tersebut dinilai tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN.
Baca Juga: Jepang Kerahkan Jet Tempur Pantau Patroli Gabungan Pengebom Rusia–China di Dekat Wilayahnya
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua ASEAN, Malaysia juga menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam kepada keluarga para korban dan komunitas yang terdampak, serta mendoakan kesembuhan bagi para korban yang mengalami luka-luka.
“Kami mendesak semua pihak di Myanmar untuk mengambil langkah-langkah konkret guna segera menghentikan kekerasan tanpa pandang bulu, menghentikan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, menahan diri sepenuhnya, serta memastikan perlindungan dan keselamatan seluruh warga sipil dan infrastruktur sipil,” tulis pernyataan tersebut.
Ketua ASEAN kembali menekankan pentingnya pelaksanaan secara penuh gencatan senjata yang telah diperluas dan diperpanjang di seluruh wilayah Myanmar, sebagaimana tercantum dalam “Pernyataan Para Pemimpin ASEAN tentang Gencatan Senjata yang Diperluas dan Diperpanjang di Myanmar” yang diterbitkan pada 26 Mei 2025.
Selain itu, ASEAN menegaskan kembali bahwa Konsensus Lima Poin tetap menjadi rujukan utama dalam upaya penanganan krisis politik di Myanmar.
Pelaksanaan konsensus tersebut secara menyeluruh dipandang penting untuk membantu rakyat Myanmar mencapai solusi damai yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat serta kontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.
(Sumber : Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
