PM Jepang Umumkan Pembubaran DPR

Ntvnews.id, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi menyampaikan rencana pembubaran parlemen guna menggelar pemilihan umum mendadak pada 8 Februari 2026. Pengumuman tersebut disampaikan Takaichi pada Senin, 19 Januari 2026.

Dilansir dari Kyodo, Selasa, 20 Januari 2026, sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, Takaichi memanfaatkan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya untuk memimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa, meski partai tersebut tengah menghadapi penurunan popularitas.

LDP diketahui telah memimpin Jepang hampir tanpa jeda selama beberapa dekade, walaupun sering mengalami pergantian pimpinan. Takaichi sendiri dilantik sebagai perdana menteri pada Oktober lalu. Sejak saat itu, kabinetnya mencatat tingkat popularitas tinggi dalam berbagai jajak pendapat, meskipun elektabilitas LDP tidak sepenuhnya sejalan.

Meski masih memegang kekuasaan, blok pemerintahan yang juga melibatkan mitra koalisi Partai Inovasi Jepang (JIP) hanya menguasai mayoritas tipis di majelis rendah parlemen. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat realisasi agenda kebijakan pemerintah, termasuk rencana belanja fiskal yang disebut “proaktif” serta peningkatan anggaran pertahanan.

Baca Juga: Toilet di Jepang dapat Tahu Kesehatan dari Tinja

“Jika LDP bisa mendapatkan mayoritas sendiri di majelis rendah, itu akan membantunya mengejar kebijakan” tanpa perlu memberikan konsesi kepada partai lain, ujar Sadafumi Kawato, profesor emeritus Universitas Tokyo, seperti dikutip dari Channel News Asia.

Kabinet Takaichi sebelumnya telah menyetujui anggaran negara dengan nilai tertinggi sepanjang sejarah Jepang, yakni sebesar 122,3 triliun yen untuk tahun fiskal yang dimulai pada April 2026. Takaichi juga berkomitmen mendorong persetujuan parlemen secepatnya demi meredam tekanan inflasi dan menopang perekonomian Jepang yang kini menjadi terbesar keempat di dunia.

Namun demikian, rencana pembubaran majelis rendah menuai kritik dari partai-partai oposisi. Mereka menilai langkah tersebut justru berisiko menunda pengesahan anggaran. Jun Azumi dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) bahkan menilai keputusan itu akan “mengorbankan mata pencaharian” masyarakat.

Pandangan serupa juga disampaikan publik. Masaaki Tokuno, manajer gerai penjualan sepeda berusia 64 tahun, menilai bahwa “melaksanakan kebijakan untuk mengatasi inflasi harus diutamakan, sebelum mengadakan pemilihan”.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. /ANTARA/Anadolu/py (Antara)

Di tengah tekanan ekonomi, LDP dikabarkan tengah mempertimbangkan isu pemotongan pajak atas pembelian bahan makanan sebagai salah satu janji kampanye, guna meringankan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok.

Pemilu mendadak ini juga dipandang dapat menjadi momentum bagi Takaichi untuk memperkuat posisinya dalam ketegangan hubungan dengan Tiongkok. Sejumlah analis menilai kemenangan telak akan meningkatkan legitimasi domestik Takaichi di tengah sengketa dengan Beijing.

Hubungan Jepang–Tiongkok memburuk sejak November lalu, ketika Takaichi menyatakan Jepang dapat melakukan intervensi militer apabila Tiongkok menyerang Taiwan, wilayah yang diperintah sendiri namun diklaim Beijing.

Meski demikian, Mikitaka Masuyama, dekan Institut Pascasarjana Nasional untuk Studi Kebijakan, mengingatkan bahwa kemenangan Takaichi justru berpotensi memicu peningkatan tekanan dari Tiongkok. Menurutnya, Beijing bisa saja mengirim sinyal kepada publik Jepang “bahwa mendukung pemimpin yang agresif dapat menyebabkan penderitaan” melalui kebijakan perdagangan yang lebih ketat atau langkah lainnya.

Baca Juga: Fenomena Langka, Jepang Impor Mobil Buatan Sendiri dan Tertinggi dalam 30 Tahun

Belakangan, Tiongkok telah mengumumkan larangan luas terhadap ekspor barang “penggunaan ganda” ke Jepang yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan militer. Selain itu, Beijing juga dilaporkan membatasi ekspor logam tanah jarang yang krusial bagi berbagai industri strategis, mulai dari kendaraan listrik hingga sistem persenjataan.

Hasil jajak pendapat harian Asahi menunjukkan sekitar 60 persen responden mengaku khawatir memburuknya hubungan Jepang dan Tiongkok akan berdampak negatif terhadap perekonomian.

Pada masa kepemimpinan pendahulu Takaichi, Shigeru Ishiba, LDP bersama mitra koalisi lamanya Komeito kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen dalam dua pemilu nasional terakhir, termasuk pemilihan majelis tinggi pada Juli lalu. Kekalahan tersebut mendorong Ishiba mengundurkan diri, sementara partai-partai kecil seperti Sanseito justru memperoleh peningkatan dukungan.

Kini, Komeito dan CDP disebut telah sepakat membentuk barisan bersama untuk menantang Takaichi dalam pemilu mendatang, dengan harapan aliansi tersebut mampu menarik pemilih yang masih belum menentukan pilihan.