BNPB: Kegiatan Belajar Mengajar di Aceh Kembali Berjalan Bertahap Pascabencana

Ntvnews.id, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di Provinsi Aceh secara bertahap mulai kembali berlangsung setelah terdampak banjir dan longsor, termasuk di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang, meskipun kondisi sejumlah sekolah belum sepenuhnya pulih.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa proses pembelajaran sudah kembali dilaksanakan di sejumlah satuan pendidikan. Salah satunya adalah SD Negeri 1 Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, yang mulai melaksanakan hari pertama masuk sekolah pada semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 pada Senin.

“Meskipun aktivitas pembelajaran telah dimulai, kondisi sekolah belum sepenuhnya pulih. Sejumlah fasilitas pendidikan masih terdampak banjir, seperti meja dan kursi yang rusak, serta ruang kelas yang belum sepenuhnya bersih,” jelasnya.

“Untuk sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sarana seadanya, termasuk penggunaan terpal sebagai alas belajar. Selain itu belum seluruh peserta didik dapat hadir, karena sebagian masih mengungsi di luar daerah,” tambah Abdul Muhari.

Baca Juga: TNI Salurkan 2.669 Ton Logistik, Alutsista Dikerahkan Dukung Pemulihan Sumatera Pasca Bencana

Ia menjelaskan bahwa pada hari pertama sekolah, kegiatan diawali dengan sesi berbagi cerita antara siswa dan guru. Anak-anak menyampaikan pengalaman mereka selama terdampak bencana sebagai bagian dari upaya pemulihan psikososial.

Selain itu, para guru juga memastikan seluruh siswa dapat menikmati waktu makan bersama, termasuk dengan berbagi bekal kepada siswa yang tidak membawa makanan dari rumah.

Kondisi yang terjadi di SD Negeri 1 Karang Baru tersebut, menurut Abdul Muhari, mencerminkan proses pemulihan sektor pendidikan yang tengah berlangsung di berbagai wilayah Provinsi Aceh.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tercatat sebanyak 2.756 satuan pendidikan terdampak banjir dan longsor di Aceh. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.226 sekolah telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih berada dalam tahap pemulihan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terus melakukan upaya percepatan pemulihan secara paralel, antara lain melalui pembersihan sisa material banjir dan longsor, perbaikan fasilitas pendidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar.

Hingga saat ini, berbagai bentuk dukungan telah disalurkan untuk sektor pendidikan di Aceh, di antaranya 15.500 paket peralatan sekolah, 78 unit tenda darurat untuk ruang kelas, 100 unit ruang kelas darurat, dana operasional pendidikan darurat sebesar Rp11,3 miliar, dana dukungan psikososial sebesar Rp300 juta, serta distribusi 90.000 buku pelajaran.

Baca Juga: AHY Percepat Pemulihan Infrastruktur Sumatera Pasca Bencana

Selain itu, Kemendikdasmen juga menyalurkan tunjangan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan yang terdampak bencana. Tunjangan tersebut meliputi pendidikan anak usia dini sebesar Rp758 juta untuk 379 sasaran, pendidikan dasar sebesar Rp8,2 miliar untuk 4.098 sasaran, serta pendidikan menengah sebesar Rp6,7 miliar untuk 3.381 sasaran.

Dalam aspek pembelajaran, pemerintah menerapkan kurikulum penanggulangan dampak bencana secara bertahap. Pada fase tanggap darurat selama 0–3 bulan, kurikulum difokuskan pada pembelajaran minimum esensial yang mencakup literasi dasar, numerasi dasar, kesehatan dan keselamatan dini, dukungan psikososial, serta edukasi mitigasi bencana.

Selanjutnya, pada fase pemulihan dini selama 3–12 bulan, kurikulum akan disesuaikan menjadi kurikulum adaptif berbasis krisis dengan integrasi mitigasi bencana ke dalam mata pelajaran yang relevan, program pemulihan pembelajaran yang fleksibel, serta penerapan asesmen transisi.

Adapun pada fase pemulihan lanjutan dalam rentang waktu 1–3 tahun, kurikulum diarahkan pada integrasi permanen pendidikan kebencanaan, penguatan kualitas pembelajaran, pengembangan pengetahuan inklusif berbasis ketahanan, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi pendidikan darurat.

“BNPB bersama kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung pemulihan sektor pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung secara aman, berkelanjutan, dan berkualitas bagi seluruh peserta didik,” kata Abdul Muhari.

(Sumber : Antara)