Seskab: Pemerintah Bangun Lebih dari 1.000 Rumah Hunian di Tiga Provinsi

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Jan 2026, 18:09
thumbnail-author
Deddy Setiawan
Penulis
thumbnail-author
Siti Ruqoyah
Editor
Bagikan
Hunian di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Hunian di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera (Antara)

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memaparkan langkah cepat pemerintah dalam penanganan pascabencana, termasuk pembangunan lebih dari 1.000 unit rumah hunian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam kurun waktu satu bulan.

Melalui unggahan di akun media sosial resminya @sekretariat.kabinet yang dikutip di Jakarta, Jumat, Teddy menjelaskan bahwa pembangunan tersebut merupakan bagian dari program pembangunan 15.000 unit rumah hunian yang dilaksanakan melalui Danantara.

“Dalam satu bulan pascabencana, pemerintah bergerak cepat dengan sudah selesai membangun lebih dari 1.000 unit rumah hunian di tiga provinsi seiring dengan pembangunan rumah lainnya serta perbaikan fasilitas publik secara berkala,” kata Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 2 Januari 2026.

Baca Juga: BNI Dukung Danantara Hadirkan Hunian Layak bagi Korban Bencana di Aceh Tamiang

Ia menyampaikan, pada hari pertama tahun 2026, Kamis, 1 Januari 2026. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung 600 unit awal dari total 15.000 unit rumah hunian yang tengah dibangun oleh Danantara. Peninjauan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan rapat koordinasi di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Hunian yang dibangun di Aceh Tamiang tersebut telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, antara lain akses internet atau Wi-Fi gratis, air bersih, listrik, tempat ibadah, area bermain anak, serta akses jalan utama yang memadai.

Hunian di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera <b>(Antara)</b> Hunian di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera (Antara)

Teddy merinci, pada satu titik pembangunan dengan luas sekitar 5,5 hektare, saat ini tengah dibangun 2.500 unit rumah yang memanfaatkan lahan milik badan usaha milik negara (BUMN).

Di sisi lain, pemerintah daerah setempat turut melakukan koordinasi untuk mendata serta mengatur warga terdampak bencana yang nantinya akan menempati hunian tersebut. “Di seberang kompleks hunian ini juga telah dibangun hunian tetap seluas 3,5 hektare. Pemerintah membangun hunian yang layak dan cepat untuk selanjutnya pemerintah daerah mendata dan mengatur warga yang akan menempati rumah hunian tersebut,” kata Teddy.

Sebelumnya, Teddy juga menegaskan bahwa pembangunan hunian tersebut telah memenuhi sejumlah kriteria penting, di antaranya tidak berada di kawasan rawan bencana, berlokasi relatif dekat dengan tempat tinggal sebelumnya, akses jalan besar, fasilitas umum, serta lokasi kerja para penghuninya.

x|close