Prabowo Tinjau Progres Pembangunan Rumah di Aceh Tamiang, Wihaji: Langkah Konkret Pemerintah

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah terus mempercepat penanganan pascabencana dengan fokus pada penyediaan hunian layak bagi masyarakat terdampak. Memasuki hari pertama tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung pembangunan rumah hunian di Aceh Tamiang sekaligus memimpin rapat koordinasi penanganan pascabencana, Kamis (1/1/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Presiden mengecek 600 unit rumah pertama dari total 15.000 unit hunian yang sedang dibangun oleh Danantara. Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi lapangan atas langkah konkret pemerintah dalam satu bulan pascabencana.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) Wihaji menyampaikan bahwa pemerintah bergerak cepat sejak bencana terjadi. Ia menegaskan, dalam waktu satu bulan, pembangunan hunian telah menunjukkan progres signifikan di sejumlah daerah.

“Satu dari banyak langkah konkret Pemerintah di satu bulan pasca bencana,” tulis Wihaji dalam keterangannya.

Baca Juga: Purbaya ke BNPB: Kalau Perlu Dana Cepat Ajukan, Masyarakat Terdampak Nggak Bisa Nunggu Lama

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah telah menyelesaikan pembangunan lebih dari 1.000 unit rumah hunian yang tersebar di tiga provinsi. Proses pembangunan unit rumah lainnya masih terus berjalan, bersamaan dengan perbaikan fasilitas publik yang dilakukan secara bertahap.

Khusus di Aceh Tamiang, rumah hunian yang dibangun dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan warga. Hunian tersebut memiliki akses WiFi gratis, ketersediaan air bersih, jaringan listrik, tempat ibadah, fasilitas bermain anak, serta akses jalan utama yang memadai.

Di kawasan seluas 5,5 hektare yang merupakan lahan milik BUMN, pemerintah tengah membangun sebanyak 2.500 unit rumah hunian. Selain itu, di seberang kompleks tersebut juga telah dibangun hunian tetap di atas lahan seluas 3,5 hektare.

Wihaji menegaskan, pemerintah berupaya memastikan pembangunan hunian dilakukan secara cepat namun tetap layak. Selanjutnya, pemerintah daerah akan bertanggung jawab melakukan pendataan serta mengatur warga yang akan menempati rumah-rumah tersebut agar proses penempatan berjalan tertib dan tepat sasaran.