Bentrok Dengan Kamboja, Thailand Terapkan Darurat Militer dan Jam Malam

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Thailand pada Minggu 14 Desember 2025 memberlakukan status darurat militer serta jam malam di sejumlah distrik menyusul meningkatnya ketegangan dan bentrokan dengan Kamboja.

Harian lokal Khaosod melaporkan bahwa seorang prajurit Angkatan Darat (AD) Thailand tewas saat bertugas di dekat wilayah perbatasan akibat serangan roket BM-21 yang terjadi pada hari yang sama.

Juru bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Thailand, Surasant Kongsiri, menyampaikan bahwa jam malam diberlakukan di empat distrik di Provinsi Trat. Ia juga mengatakan bahwa pertempuran masih berlangsung di sepanjang wilayah perbatasan, sebagaimana dilaporkan Bangkok Post.

Pemberlakuan darurat militer tersebut memberikan kewenangan lebih luas kepada aparat keamanan, termasuk untuk menahan individu serta melakukan penggeledahan terhadap orang, kendaraan, maupun bangunan yang dinilai berpotensi menimbulkan ancaman keamanan.

Menurut laporan Thai PBS, pasukan marinir Thailand berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah Ban Sam Lang dan Ban Nong Ree di Cham Rak, Muang, setelah terlibat pertempuran sengit dengan pasukan Kamboja.

Kepada media tersebut, Panglima Tertinggi AD Thailand Jenderal Chaiyapruek Duangprapat menegaskan bahwa tujuan utama operasi militer adalah memastikan bahwa “Kamboja tidak akan menjadi ancaman militer bagi Thailand dalam waktu yang lama.”

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa militer Thailand telah melancarkan serangan ke sejumlah desa menggunakan tembakan artileri, pengeboman dari jet tempur F-16, serta pergerakan pasukan infanteri, sebagaimana dilaporkan Khmer Times.

Di tengah eskalasi konflik, berbagai upaya diplomatik untuk mendamaikan kedua negara terus dilakukan. Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan melalui platform X bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan terpisah dengan PM Kamboja Hun Manet dan PM Thailand Anutin Charnvirakul, serta mendesak kedua belah pihak untuk segera menghentikan permusuhan.

“Saya telah meminta pengerahan Tim Pengamat ASEAN (AOT) yang dipimpin Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia untuk memantau perkembangan di lapangan,” kata Anwar.

Ia menambahkan bahwa misi tersebut akan “dilengkapi” dengan kemampuan pemantauan satelit milik Amerika Serikat.

Namun demikian, menurut Anwar, PM Thailand Anutin Charnvirakul membantah bahwa gencatan senjata akan dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan karena perundingan gencatan senjata dengan Kamboja dinilai belum saatnya untuk dilaksanakan. Pernyataan tersebut dilaporkan oleh Thai Enquirer.

Di sisi lain, PM Kamboja Hun Manet menyampaikan melalui akun Facebook pada Sabtu bahwa Kamboja “menyambut dan mendukung inisiatif” gencatan senjata yang diusulkan oleh Anwar.

Bentrokan di wilayah perbatasan Thailand-Kamboja telah menyebabkan sekitar 700.000 orang mengungsi di kedua sisi perbatasan. Jumlah korban tewas dilaporkan meningkat menjadi 34 orang sejak Senin, berdasarkan keterangan pejabat dan media setempat.

Sebanyak 11 warga sipil dilaporkan tewas di Kamboja, sementara di Thailand tercatat 16 tentara dan tujuh warga sipil kehilangan nyawa. Selain itu, lebih dari 290 tentara dan petugas kepolisian mengalami luka-luka.

Thailand dan Kamboja sebelumnya menandatangani perjanjian damai pada Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia. Namun, perjanjian tersebut ditangguhkan setelah sejumlah tentara Thailand mengalami luka parah akibat ledakan ranjau darat di wilayah provinsi perbatasan.

Selain itu, sekitar 18 tentara Kamboja hingga kini masih berada dalam tahanan Thailand terkait sejumlah insiden yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

Thailand dan Kamboja diketahui memiliki sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama dan kerap memicu bentrokan berulang. Salah satu insiden besar terjadi pada Juli lalu, ketika sedikitnya 48 orang dilaporkan tewas.

(Sumber : Antara)