Ntvnews.id, Jakarta - Bupati Buru Selatan, La Hamidi, menyoroti banyaknya potensi ekonomi di daerahnya yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, pada Senin, 17 November 2025.
La Hamidi menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Buru Selatan berencana membuka kawasan transmigrasi berbasis nelayan, mengingat karakteristik wilayah kepulauan tersebut serta letaknya yang berada di depan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan 715 serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III.
“Kami ingin membangun kawasan transmigrasi nelayan,” ujarnya.
Menurut La Hamidi, potensi perikanan di daerahnya tergolong besar. Ia menuturkan bahwa 37 persen kebutuhan ikan nasional disuplai dari Provinsi Maluku, sementara 40 persen produksi ikan Maluku berasal dari Buru Selatan. Produksi perikanan tangkap di daerah tersebut antara lain ikan tuna sebesar 2.985,50 ton, cakalang 2.145,50 ton, dan tongkol 24,5 ton pada tahun 2023. Jika dikonversi ke nilai ekonomi, potensi dari komoditas tuna saja mencapai Rp117 triliun.
Baca Juga: Kementrans Tegaskan Investasi Maloy Harus Memberi Dampak Nyata untuk Warga
Dengan potensi itu, La Hamidi meyakini kawasan transmigrasi nelayan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan bahwa Buru Selatan ingin menjadi daerah penyangga pangan, baik untuk Maluku maupun secara nasional, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Potensi pertanian dan rempah-rempah juga menjanjikan,” ungkapnya.
Untuk mendukung pembukaan kawasan tersebut, masyarakat dan pemerintah setempat telah menyepakati penyerahan lahan seluas 148,44 hektare di Kecamatan Kepala Madan. Area itu merupakan bagian dari total lahan 5.480 hektare yang disiapkan untuk kawasan transmigrasi di sejumlah kecamatan.
“Masyarakat juga menjamin penerimaan sosial terhadap kedatangan transmigran,” imbuhnya.
Wamen Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyambut baik rencana tersebut. “Kami menyambut inisiatif Buru Selatan membuka kawasan transmigrasi,” ujarnya. Ia menyebutkan bahwa Buru Selatan menjadi bagian dari 50 kabupaten lain yang telah mengajukan permohonan serupa.
Viva Yoga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Buru Selatan dapat menjadi modal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Baca Juga: Mentrans: Transmigrasi 4.0 Jadi Kunci Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Dalam pertemuan itu, Viva Yoga menanyakan asal calon transmigran yang dibutuhkan. La Hamidi menjelaskan bahwa tahap awal membutuhkan 3.000 kepala keluarga, dengan komposisi 60 persen transmigrasi lokal dan 40 persen transmigrasi antarpulau (trans karya nusa).
Viva Yoga menyebutkan bahwa Kementerian Transmigrasi memiliki pengalaman memberangkatkan transmigran dari kalangan nelayan, seperti yang dilakukan di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, pada 2017.
“Program ini berhasil dan meningkatkan kesejahteraan mereka,” ujarnya. Saat ini, kementerian juga tengah memberikan pelatihan kepada calon transmigran di beberapa balai, termasuk di Yogyakarta dan Pekanbaru.
“Rencananya pada Desember akan kita berangkatkan,” ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
