Menhub Siaga 24 Jam Hadapi Cuaca Ekstrem Saat Nataru

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa seluruh unsur di sektor perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, diwajibkan siaga penuh selama 24 jam untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan memastikan keamanan perjalanan masyarakat sepanjang periode Natal dan Tahun Baru.

"Saya menegaskan seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dan seluruh unit pelaksana di lapangan siaga 24 jam, tanpa kompromi," ujar Menhub dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Dudy, kesiapsiagaan total sangat penting untuk menjamin kelancaran arus transportasi laut selama musim libur akhir tahun, terutama karena faktor cuaca diperkirakan menjadi tantangan utama. Gelombang tinggi, angin kencang, hingga hujan lebat berpotensi mengancam keselamatan kapal dan penumpang.

"Memasuki masa Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, potensi cuaca ekstrem di laut bisa terjadi. Gelombang tinggi, angin kencang, dan hujan dengan intensitas tinggi dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran," ujarnya.

Berdasarkan survei terkait potensi mobilitas masyarakat pada periode Nataru, diperkirakan sekitar 2,62 juta orang akan menggunakan moda transportasi laut. Menhub menekankan bahwa perlindungan keselamatan masyarakat menjadi prioritas mutlak.

"Keselamatan bukan hanya prioritas, keselamatan adalah harga mati, keselamatan yang terbaik adalah keselamatan yang bahkan tidak disadari karena tidak ada insiden yang terjadi," tutur Menhub.

Kemenhub menyediakan 3.500 kursi bus mudik gratis pada libur natal dan tahun baru (Nataru)/Ist

Baca Juga: Menhub Prediksi 24 Desember Jadi Puncak Arus Mudik Natal dan Tahun Baru

Dudy juga mengingatkan kembali insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali serta kebakaran KM Barcelona VA di perairan Talise, Sulawesi Utara. Kedua peristiwa tersebut, menurutnya, menjadi peringatan keras bahwa standar keselamatan harus ditegakkan tanpa kompromi.

Ia meminta Ditjen Perhubungan Laut melakukan evaluasi menyeluruh, mengenali tantangan operasional di lapangan, dan merumuskan langkah-langkah inovatif yang berdampak langsung pada layanan publik. Sejumlah instruksi telah disampaikan, mulai dari memperketat ramp check, memperkuat pengawasan terhadap muatan berlebih, meningkatkan kesiapsiagaan SAR, hingga memperkuat koordinasi real-time dengan BMKG dan instansi terkait lainnya.

"Kapal yang tidak memenuhi standar tidak boleh diberikan izin berlayar. Informasi cuaca ekstrem harus tersampaikan cepat dan jelas," imbuhnya.

Di sisi lain, Menhub memberikan apresiasi kepada jajaran Ditjen Perhubungan Laut yang dinilai telah bekerja dengan penuh dedikasi, termasuk upaya percepatan digitalisasi layanan kemaritiman melalui platform MaritimHub.

Kemenhub menyediakan 3.500 kursi bus mudik gratis pada libur natal dan tahun baru (Nataru)/Ist

Sistem ini memungkinkan layanan terpadu lintas direktorat seperti persetujuan kerja keruk di pelabuhan, pemberian tanda UN-Mark untuk barang berbahaya, hingga sertifikasi SBNP di bidang navigasi. Selain itu, layanan registrasi fasilitas BKKP dan pengujian Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran (BTKP) juga telah terintegrasi.

"Digitalisasi kemaritiman ini bukan tujuan akhir, tetapi menjadi perangkat untuk menciptakan layanan publik yang makin efektif, transparan, dan dipercaya," beber Menhub.

Dudy menambahkan bahwa tahun ini Ditjen Perhubungan Laut memasuki masa transisi penting, yakni pengalihan tugas dan fungsi Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) dari Ditjen Perhubungan Darat. Transisi tersebut bukan hanya perubahan administratif, tetapi juga penguatan peran Ditjen Perhubungan Laut dalam menjaga konektivitas nasional melalui jalur laut, termasuk pelayanan penyeberangan antarwilayah.

"Saya berharap seluruh jajaran mampu menjalankan transisi ini dengan penuh tanggung jawab dan responsif terhadap dinamika lapangan," kata Menhub.

(Sumber : Antara)