Prabowo Setujui Alokasi Rp60 Juta Per Rumah Untuk Hunian Pengungsi Yang Rusak

Ntvnews.id, Banda Aceh - Presiden Prabowo Subianto menyetujui penganggaran bantuan sebesar Rp60 juta per unit rumah guna membantu para pengungsi mengganti hunian mereka yang rusak maupun hancur akibat banjir bandang dan longsor.

Persetujuan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu 7 Desember 2025 malam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima paparan terkait rencana pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi para korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Per hari ini, Bapak Presiden, rumah masyarakat yang rusak itu sampai 37.546 rumah baik yang rusak berat — rusak berat ini termasuk yang hilang kena sapu banjir — kemudian rusak sedang, dan rusak ringan,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto saat melapor kepada Presiden dalam rapat tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pendataan kerusakan masih berlangsung dan belum bersifat final karena masih diverifikasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum.

Pada kesempatan yang sama, Suharyanto mengajukan usulan bahwa pembangunan huntara bagi para pengungsi dilakukan oleh anggota TNI dan Polri yang tergabung dalam satgas penanggulangan bencana, sedangkan pembangunan huntap diserahkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Baca Juga: Prabowo Video Call 2 Bupati Terisolasi di Aceh, Janji Kunjungan ke Lokasi Bencana

“Kemudian yang tidak pindah, karena mungkin banjirnya, dampaknya tidak terlalu besar bagi keluarga itu sehingga tidak harus pindah, tetapi rumahnya rusak, kami perbaiki oleh satgas BNPB,” jelas Suharyanto kepada Presiden.

Terkait pembiayaan, BNPB mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp60 juta per hunian.

“Ini hunian tetap anggaran Rp60 juta cukup?” tanya Presiden Prabowo.

“Selama ini cukup, tetapi kalau memang Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” jawab Kepala BNPB.

Suharyanto kemudian menambahkan, “Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri. Mungkin punya keluarga di kampung, punya anak yang punya gaji mau nambah, bisa. Tetapi, (kami) tidak (memberikannya) dalam bentuk uang, karena khawatir kalau bentuk uang jadi yang lain.”

Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menekankan perlunya memperhitungkan variabel harga yang berubah. “Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi, dan sebagainya,” ujarnya sambil memberi arahan terkait pembangunan hunian tetap tersebut.

Adapun untuk pembangunan hunian sementara, pemerintah menyediakan anggaran Rp30 juta per unit, dengan ukuran bangunan 36 meter persegi lengkap dengan kamar, fasilitas MCK, dan ruang lain yang dibutuhkan.

(Sumber : Antara)