Hashim: Komunitas Internasional Beri Respons Positif Terhadap Perkembangan Pasar Karbon Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Utusan Khusus Presiden RI untuk bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa perkembangan pasar karbon Indonesia mendapat sambutan positif dari berbagai pihak di komunitas internasional, terutama setelah hadirnya regulasi terbaru yang mengatur nilai ekonomi karbon.

Dalam acara Investing on Climate di Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025, Hashim menjelaskan bahwa Indonesia kini memiliki regulasi baru terkait nilai ekonomi karbon, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

"Ini adalah memang disusun atas masukan-masukan dari berbagai sektor, berbagai pihak, termasuk NGO, termasuk masyarakat luar, non-pemerintah, juga dalam hal ini ada beberapa lembaga pemerintah, kementerian, lembaga, dan sambutannya dari dunia internasional luar biasa positif," tutur Hashim.

Ia menambahkan bahwa dalam pertemuannya dengan berbagai pelaku usaha global di Sao Paulo, Brasil, pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-30 (COP30), respons serupa juga muncul. Para pelaku usaha dari berbagai negara memberikan apresiasi besar terhadap potensi dan arah perkembangan pasar karbon Indonesia.

Baca Juga: Hashim Ajak Media Nasional Edukasi Publik Tentang Perubahan Iklim

Untuk implementasi regulasi tersebut, Hashim memastikan bahwa kementerian dan lembaga terkait telah mengambil langkah tindak lanjut setelah COP30 yang digelar pada November lalu. Salah satu fokusnya adalah memastikan transisi energi berjalan sesuai target.

Langkah itu termasuk rencana pemerintah untuk memastikan bahwa hingga 2034, sekitar 76 persen pembangkit listrik di Indonesia berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 juga tercantum rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.

"Ini luar biasa, program ini luar biasa, dan nanti dilanjutkan sampai tahun 2040, itu juga nanti mencakup beberapa sektor-sektor baru, termasuk tenaga nuklir," jelasnya. 

(Sumber: Antara)