Logo PBNU. ANTARA/HO-PBNU (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dijadwalkan menyelenggarakan rapat pleno pada Selasa, 9 Desember 2025, dengan salah satu agenda utama membahas penetapan Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU.
Ketua PBNU, Prof Moh. Mukri, melalui keterangannya di Jakarta pada Jumat, 5 Desember 2025, mengonfirmasi agenda tersebut.
"Insya Allah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU," kata Mukri.
Mukri menjelaskan bahwa rapat pleno tersebut akan dihadiri secara lengkap oleh seluruh unsur kepengurusan PBNU, yang meliputi Mustasyar, A’wan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta pimpinan lembaga dan badan otonom PBNU. Ia menegaskan bahwa forum tersebut merupakan ruang konstitusional penting untuk memastikan kelanjutan kepemimpinan PBNU tetap berjalan sesuai ketentuan organisasi.
Dalam kesempatan yang sama, Mukri menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari posisi ketua umum bersifat final. Rapat pleno mendatang menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sebagaimana amanat Syuriah PBNU.
Baca Juga: Ketum PBNU Ajak Bangsa Bertobat atas Bencana Sumatera
Mukri juga mengimbau seluruh warga nahdliyin untuk menjaga ketenangan, menjunjung ukhuah, serta mengikuti informasi resmi dari PBNU agar tidak terpengaruh oleh berbagai spekulasi yang berkembang. Ia menyampaikan ajakan tersebut guna menjaga suasana kondusif di tengah dinamika internal organisasi.
Dukungan terhadap langkah Syuriah PBNU juga disampaikan oleh Forum Bhindereh Nusantara (Forbhinu). Sekretaris Jenderal Forbhinu, Ahrori Dhofir, menekankan bahwa Syuriyah PBNU merupakan lembaga tertinggi dalam struktur Nahdlatul Ulama dan diberikan kewenangan penuh sesuai konstitusi organisasi. Karena itu, setiap keputusan Syuriah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun.
"Jika keputusan Syuriyah tidak konsisten, maka akan menjadi preseden buruk bagi roda organisasi Jamiyah Nahdlatul Ulama. Maka dari itu, kewibawaan Syuriyah harus dijaga dan dihormati oleh seluruh pihak," ujar Ahrori.
Baca Juga: Ketua PBNU Gus Ulil Tolak Wacana Zero Mining, Bencana Sumatra Bukan Gegara Tambang
Ahrori juga menyampaikan bahwa Forbhinu mendukung penuh keputusan Syuriah PBNU, termasuk rencana pengumuman Pj Ketum PBNU yang akan disampaikan dalam waktu dekat. Ia mengajak seluruh kiai serta ulama pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap patuh terhadap keputusan Syuriah demi menjaga martabat organisasi. Selain itu, para pengasuh pondok pesantren diimbau turut memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mengawal keputusan tersebut agar tidak memicu kegaduhan.
"Dalam situasi seperti ini, ketenangan, kepatuhan, dan kebersamaan adalah kunci. Mari kita serahkan urusan organisasi kepada para ulama yang telah diberi amanah, sambil terus menjaga ukhuwah dan memohon perlindungan kepada Allah SWT," tutur Ahrori Dhofir.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
