Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji saat meninjau layanan keluarga berisiko stunting bersama Bupati Lamongan Yuhronur Efendi beserta jajaran di Desa Rancang Kencono, Kecamatan Lamongan, Jawa Timur, Kamis, 4 Desember 2025. ANTARA/Alimun Khakim (Antara)
Ntvnews.id, Lamongan, Jawa Timur - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wihaji mengingatkan pemerintah daerah untuk memperbanyak aksi langsung di lapangan dalam percepatan penanganan keluarga berisiko stunting (KRS) serta penurunan prevalensi stunting nasional.
"Perintah Presiden Prabowo jelas, kurangi diskusi dan seminar, perbanyak kerja lapangan. Menyelamatkan satu anak berarti menyelamatkan satu generasi,” ujar Wihaji setelah meninjau keluarga berisiko stunting di Desa Rancang Kencono, Kecamatan Sugio, Lamongan, Jawa Timur, Kamis, 4 Desember 2025.
Ia menyampaikan bahwa prevalensi stunting nasional saat ini berkisar 19,8 persen sehingga diperlukan intervensi cepat dan terukur, khususnya bagi keluarga dengan keterbatasan hunian, sanitasi, serta pendapatan.
"Bantuan pemerintah akan diarahkan pada perbaikan rumah, akses air bersih, serta modal usaha guna memastikan anak yang akan lahir tumbuh sehat," katanya.
Baca Juga: Mendukbangga: Program MBG Sudah Sentuh 1,2 Juta Ibu Hamil hingga Balita
Menurut Wihaji, penanganan keluarga berisiko tidak boleh memakan waktu lama dan membutuhkan sinergi lintas sektor agar potensi stunting dapat dicegah sejak kehamilan.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa prevalensi stunting di daerahnya telah turun menjadi sekitar 6,9 persen berdasarkan data Dinas Kesehatan pada 2024. Ia menjelaskan pemerintah daerah memperkuat intervensi gizi untuk ibu hamil, optimalisasi posyandu, serta pendampingan melalui program Genting (Gerakan Penanganan Stunting Terintegrasi).
“Kami memastikan bantuan tepat sasaran dan memaksimalkan peran kader agar ibu hamil serta balita mendapat layanan memadai,” kata Yuhronur.
Baca Juga: Mendukbangga Wihaji Paparkan Hasil Pendataan Keluarga 2025
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah juga menjalankan berbagai strategi seperti pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal serta pemantauan keluarga melalui Dashboard LISA untuk mendeteksi dini keluarga berisiko stunting.
"Dukungan pusat semakin menguatkan komitmen daerah dalam mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan," tambahnya.
Penurunan angka stunting di Lamongan tidak terlepas dari koordinasi lintas sektor dan keterlibatan banyak pihak, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui program 1-10-100. Pemkab Lamongan menyatakan akan terus memperbarui data keluarga berisiko, menguatkan kolaborasi, serta menjaga konsistensi intervensi untuk mewujudkan Lamongan bebas stunting di masa mendatang.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
