Pemerintah Pusat Ambil Alih Penanganan Bencana di Sumatera

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengambil alih proses pengiriman bantuan bagi daerah-daerah di Sumatera yang terdampak banjir dan longsor. Langkah ini diambil setelah sejumlah kepala daerah menyatakan tidak mampu menangani dampak bencana secara menyeluruh.

Tiga bupati yang secara terbuka menyampaikan keterbatasan pemerintahannya adalah Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaky, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga. Mereka menilai situasi di wilayah masing-masing berada di luar kapasitas penanganan pemerintah daerah.

Tito menjelaskan bahwa bantuan akan dikirim menggunakan pesawat dari Jakarta maupun Medan untuk menyuplai kebutuhan dasar wilayah-wilayah yang terisolasi.

“Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia (Takengon) enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tapi pusat yang mengambil alih. Dropping dari Jakarta dan dari Medan,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember 2025.

Baca Juga: Mendagri Akan Selidiki Kayu Gelondongan yang Hanyut saat Banjir di Sumatera

Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur membuat beberapa wilayah tidak mungkin melakukan penanganan secara mandiri. Takengon menjadi salah satu contoh yang menurutnya wajar jika membutuhkan dukungan pusat.

“Contohnya Takengon, itu yang menyampaikan ke kami bahwa dia tidak mampu menangani. Ya memang enggak mungkin mampu, enggak akan mungkin. Kenapa? Karena dia sendiri tertutup (aksesnya). Dia perlu dukungan,” kata Tito.

Saat banjir dan longsor melanda Aceh, akses menuju Takengon terputus, sehingga pengiriman bantuan hanya bisa dilakukan lewat jalur udara. Tito memaparkan kembali kondisi tersebut.

“Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia (Takengon) enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tapi pusat yang mengambil alih, dropping (bantuan logistik) dari Jakarta dan dari Medan,” ujarnya.

Baca Juga: Mendagri Tito Karnavian Nilai Wajar Ada Pemda Ngaku Tak Mampu Tangani Bencana Besar

Aceh Tengah juga menjadi salah satu daerah yang melaporkan tidak sanggup mengatasi dampak bencana secara mandiri.

Tito menyatakan memahami situasi yang dihadapi para kepala daerah karena banyaknya kendala teknis di lapangan.

“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah. Memperbaiki yang longsor, tertutup, karena dia terkunci dari utara, dari Lhokseumawe. Juga terkunci dari selatan. Jadi, jalan-jalannya betul-betul putus,” jelasnya.

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak hanya membantu daerah yang mengaku tidak mampu, tetapi juga akan tetap memberikan dukungan kepada daerah yang menyatakan bisa menangani bencana secara mandiri.

Baca Juga: Prabowo: Perbaikan Sekolah dan Sarana Desa di Aceh Jadi Prioritas

“Kami menilai sendiri juga mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi, yang mengatakan sudah enggak mampu,” tuturnya.

Ia juga mengimbau publik agar memandang penanganan bencana secara objektif dan tidak terpaku pada satu dokumen atau pernyataan daerah tanpa melihat kondisi sesungguhnya di lapangan.

“Jadi, tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu,” kata Mendagri.

(Sumber: Antara)