Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa ia memahami kondisi sejumlah pemerintah daerah yang menyatakan tidak sanggup menangani bencana berskala besar. Menurutnya, situasi di lapangan sering kali jauh lebih berat dibandingkan yang terlihat dari luar.
“Contohnya Takengon, itu yang menyampaikan ke kami bahwa dia tidak mampu menangani. Ya memang enggak mungkin mampu, enggak akan mungkin. Kenapa? Karena dia sendiri tertutup (aksesnya). Dia perlu dukungan,” kata Tito kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 1 Desember 2025.
Tito menjelaskan bahwa saat banjir dan longsor menerjang Aceh, akses menuju Takengon terputus total sehingga wilayah itu tidak bisa menerima bantuan lewat jalur darat. Kondisi itu membuat distribusi logistik hanya dapat dilakukan dengan armada udara.
“Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia (Takengon) enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat, tapi pusat yang mengambil alih, dropping (bantuan logistik) dari Jakarta dan dari Medan,” ujarnya.
Baca Juga: Mendagri Akan Selidiki Kayu Gelondongan yang Hanyut saat Banjir di Sumatera
Selain Takengon, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah juga melaporkan tidak mampu menangani bencana yang melanda wilayahnya. Tito menyebut keterbatasan peralatan dan akses menjadi kendala utama bagi para kepala daerah ketika bencana besar terjadi.
“Bagaimana mungkin kemampuan Pemda Aceh Tengah untuk melakukan mobilisasi alat berat, memperbaiki jembatan, memperbaiki jalan-jalan yang pecah, patah. Memperbaiki yang longsor, tertutup, karena dia terkunci dari utara, dari Lhokseumawe. Juga terkunci dari selatan. Jadi, jalan-jalannya betul-betul putus,” katanya.
Karena itu, ia mengingatkan publik agar tidak menilai penanganan bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara hanya dari satu sudut pandang. Tito menekankan bahwa kondisi faktual di lapangan harus dipahami secara menyeluruh.
“Jadi, tolong teman-teman juga kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya, lihat kondisinya. Kondisinya nggak akan mungkin mampu,” ujar Mendagri.
(Sumber: Antara)
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Antara)