Menko Zulhas (Instagram)
Ntvnews.id, Jakarta - Video kunjungan ke lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat, baru-baru ini diunggah oleh Menko Bidang Pangan. Rekaman tersebut memperlihatkan sang menteri turun langsung ke tengah genangan air, membagikan bantuan, serta mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung.
Alih-alih mendapatkan dukungan dan apresiasi atas aksi turun ke lapangan itu, unggahan tersebut justru mendatangkan gelombang kritik yang membludak di kolom komentar Instagram.
Ribuan warganet memenuhi ruang komentar dengan berbagai keluhan dan protes keras, sebagian besar mengarah pada isu lama yang kembali mencuat, yakni kebijakan saat menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada periode 2009–2014.
Tidak sedikit komentar yang mengaitkan bencana banjir di Sumatera dengan kebijakan pelepasan kawasan hutan pada masa tersebut, sehingga video yang semestinya menghadirkan empati berubah menjadi titik awal perdebatan panjang.
Baca Juga: Mendagri Akan Selidiki Kayu Gelondongan yang Hanyut saat Banjir di Sumatera
Fenomena ini menciptakan ironi besar, banjir yang terjadi di dunia nyata disusul dengan “banjir” serangan di dunia maya. Pantauan di kolom komentar menunjukkan ragam reaksi keras, kritik frontal, hingga sindiran tajam. Beberapa komentar yang paling mencolok di antaranya:
“Depan camera kirim bantuan bak pahlawan, belakang camera izin babat jalan teruuus,” tulis warganet.
“Ngapain ngangkat2 karung beras gitu pak? Sebagai menteri anda cukup punya power loh buat hentikan deforestasi, terlambat gapapa daripada bikin konten geje gini,” kritik netizen.
“Luar biasa pak Zul, tidak ada pejabat seperti anda. Video ini membuktikan anda layak maju presiden 2029. Kami pastikan kami tidak akan mencoblos,” ungkap yang lain.
Bersamaan dengan itu, beberapa pengguna juga mengunggah ulang potongan video dokumenter mengenai isu deforestasi di Sumatera, mengaitkan penyebab banjir dengan kebijakan di masa lalu. Walaupun video tersebut merupakan potongan lama dan tidak disertai konteks utuh, penyebarannya kembali menghangatkan perdebatan.
Baca Juga: Pertamina: 90 Persen SPBU di Wilayah Banjir Telah Kembali Beroperasi
Di sisi lain, Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa tudingan yang diarahkan tidak memiliki dasar yang kuat. PAN melalui Ahmad Yohan sebelumnya menyampaikan bahwa menghubungkan banjir 2025 dengan kebijakan era 2009–2014 tidak relevan baik dari sisi logika maupun konteks.
Menurut PAN, data deforestasi justru menurun cukup signifikan pada periode tersebut, dan narasi yang menyalahkan merupakan bentuk misinformasi karena didasarkan pada potongan video lama yang dipelintir tanpa menyertakan fakta lengkap.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
